Jakarta, hariandialog.co.id.- Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) kembali memanggil dan memeriksa Pengusaha Arwin Rasyid dan
kemarin itu untuk yang kedua kalinya. Pemanggilan dan pemeriksaan
Arwin Rasyid berkaitan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di
Pulogebang, Jakarta Timur. Arwin Rasyid diperiksa penyidik KPK pada
Senin, 14 Agustus 2023 dan Kamis, 7 September 2023.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Asep
Guntur Rahayu menyebut pihaknya tengah menelusuri aliran uang dalam
kasus ini. Diduga adanya aliran uang yang tak wajar masuk ke kantong
mantan Dirut PT Telkom Indonesia dan Dirut Bank CIMB Niaga itu.
“Kita sedang menyusuri dari mana atau ke mana uang hasil tindak pidana
itu mengalir. Jadi pak AR (Arwin Rasyid) ini ada transaksi, di mana
transaksi itu harus kita buktikan bahwa itu sah atau tidak, jadi kita
minta keterangan untuk mengonfirmasi terkait dengan transaksi itu,”
ujar Asep dalam keterangannya, Senin (18-09-2023).
Asep mengatakan, berdasarkan bukti yang diterima ada
aliran uang yang mengalir ke Arwin Rasyid. Atas dasar itu pihaknya
ingin mengonfirmasi bukti tersebut. “Karena kita mengetahui uang
mengalir ke mana, kita harus mengonfirmasi. Kalau uang itu mengalir
dalam konteks yang sah, misalnya ada jual beli, ya tentunya kita juga
menghargai perikatan tersebut. Tapi kalau tidak sah, ya itu merupakan
bagian dari tipikor yang sedang kita tangani,” kata Asep.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK sempat memeriksa Ketua DPRD
DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada Senin, 10 April 2023. Prasetyo
Edi menyebut pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur
dilakukan untuk pembangunan rumah DP Rp 0. “Ya, (pengadaan tanah Pulo
Gebang, Cakung) untuk DP 0 rupiah,” ujar Prasetyo di Gedung KPK, Senin
(10/4/2023).
Menurut Prasetyo, kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di
Pulo Gebang, Cakung ini tak jauh berbeda dengan perkara sebelumnya,
yakni Pengadaan tanah di Munjul. Dia menyebut memang diperuntukkan
untuk program DP 0 rupiah. “Iya, sama persis (dengan perkara pengadaan
tanah di Munjul),” kata dia tulis liputan6.
Dia menyebut, dirinya dan Fraksi PDIP di DKI Jakarta tak
setuju dengan program Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu. “Yang jelas
fraksi PDI Perjuangan menolak DP 0 rupiah,” kata dia. (han).
About The Author
