Jakarta, hariandialog.co.id.- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun
pada 2026 atau meningkat dari Rp 144,6 triliun pada tahun ini. Dari
jumlah itu, pemerintah mengalokasikan Rp 23,7 triliun untuk lumbung
pangan, cetak sawah, dan optimasi lahan seluas 550 hektare.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto
mengatakan anggaran ketahanan pangan masih menjadi prioritas
pemerintah pada tahun depan. “Saya rasa anggaran cadangan pangan ini
masih tetap menjadi prioritas pemerintah,” katanya kepada awak media
di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.
Budhianto mengatakan anggaran lumbung pangan ini masuk
kategori produksi yang mendapat jatah Rp 162,4 triliun dari seluruh
program.
Selain lumbung pangan, kategori produksi ini meliputi
subsidi pupuk Rp 8,8 juta ton atau Rp 46,9 triliun; bantuan alat mesin
pertanian prapanen tanaman pangan 42,3 ribu unit; bendungan 15 unit,
irigasi 212 ribu hektare, dan sarana prasarana senilai Rp 19,1
triliun; pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare; bantuan
benih-indukan 137,6 juta ekor; kampung nelayan merah putih 250
kampung senilai Rp 5,5 triliun; dan pergaraman nasional 1.000 hektare
senilai Rp 1,2 triliun.
Selain sektor produksi, Budhianto mengatakan sektor
konsumsi juga mendapat jatah anggaran. Dia mengatakan pemerintah
mengalokasikan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan
pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Adapun,
untuk SPHP, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5,8 triliun pada
tahun depan.
Budhianto mengatakan pemerintah tak hanya menargetkan
kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi, tapi juga bisa mengekspor
pangan. “Targetnya adalah melakukan ekspor pangan,” ujarnya, tulis
tempo. (pitta-01)
About The Author
