Foto: Dok GERINDRA
Jakarta, hariandialog.co.id. — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat
Wijaya, menyinggung pihak yang datang sekali ke wilayah bencana
Sumatra tetapi merasa yang paling bekerja. Dia membandingkan informasi
bantuan pemerintah dengan donasi Rp10 miliar warga untuk korban banjir
longsor Sumatera.
Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan yang
maksimal di wilayah terdampak. “Orang yang cuma datang sekali
seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari
awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah
enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,”
katanya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di
DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom, Senin, 8 Desember 2025
Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
bisa menggencarkan informasi kerja pemerintah. Endipat lantas
menyinggung bantuan ke korban bencana dari pemerintah yang nilainya
triliunan.
“Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan
dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga
publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah
hebat,” kata Endipat.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah
triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan
perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah
negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal
di dalam penanggulangan bencana,” imbuh politikus Gerindra itu.
Mualem Tak Persulit Bantuan Internasional, Sudah Datang dari Malaysia
Ia kemudian meminta Komdigi aktif memberikan informasi ke publik
terkait bantuan yang telah diberikan negara ke korban bencana di Aceh,
Sumatera Barat dan Sumatera Utara. “Saya cuma ingin mencoba
memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan
bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi
strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” kata Endipat
Endipat menyinggung kinerja dari Kementerian Kehutanan yang
sudah melakukan reboisasi secara besar-besaran. Namun, ia menyebut hal
itu tak terinfokan hingga Kemenhut terus dikritik.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian
Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon
secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga
teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti
dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak
hal,” ujar Endipat.
Lebih lanjut ia mengatakan kinerja pemerintah harus
diinformasikan ke publik dengan masif. Ia berharap Komdigi lebih aktif
dan sensitif supaya informasi yang disampaikan bisa viral seperti
konten di media sosial. “Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi
dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan
untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga
terdengar secara masif,” kata Endipat.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini
mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah
memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga
nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini
sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,”
sambungnya, tulis cnni. (salim-01)
About The Author
