Jakarta, hariandialog.co.id.- DPR menilai latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi tidak relevan, boros anggaran, dan seharusnya diganti dengan pembekalan manajerial.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut anggaran pelatihan mencapai Rp45 juta per peserta untuk 45 hari, dengan Rp30 juta dialokasikan untuk latihan dasar militer dan Rp15 juta untuk pelatihan manajemen.
Kementerian Pertahanan memastikan ke depan tidak ada lagi latihan fisik dalam pelatihan calon pengelola koperasi.
Program akan difokuskan pada pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan aspek manajerial.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PosHDem) Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh agar materi pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih lebih relevan.
Pelatihan calon pengelola Koperasi Desa yang seharusnya melahirkan kedisiplinan dan mengasah mental kepemimpinan untuk peran penggerak pembangunan ekonomi daerah justru berujung duka.
5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan yang menyertakan latihan dasar militer.
Jatuhnya korban jiwa memicu desakan publik agar kebijakan tersebut dievaluasi. Banyak pihak menilai tidak ada korelasi antara pelatihan militer dengan kompetensi manajerial koperasi yang nantinya dijalankan para peserta.
Selama pelatihan, peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti baris-berbaris, latihan menembak, mengangkat senjata, penyamaran, jalan jongkok, hingga latihan ala militer lainnya, tulis kompastv. (dika-01)
About The Author
