Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) sepakat mempercepat penyatuan sistem dan data
keuangan serta pembangunan.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni,
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Stranas PK KPK
Pahala Nainggolan, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, akhir pekan
lalu.
Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya
satu sistem dan Satu Data Indonesia, sehingga laporan keuangan dapat
terkonsolidasi secara nasional. “Ini merupakan momentum yang baik,
melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik
antara Kemendagri, KPK, dan BPKP,” ungkap Fatoni, Selasa (5/7/2022)
seperti dikutip sindo.
Fatoni menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dengan
BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya
Satu Data Indonesia. “Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP,
diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada
pemerintah daerah (pemda) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP
yang tersebar di seluruh provinsi,” katanya.
Fatoni berharap, seluruh kementerian dan lembaga lain dapat
bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan Satu
Data Indonesia. “Semua kementerian dan lembaga harus bergandengan,
agar Satu Data Indonesia dapat terwujud,” pungkas Fatoni.
Senada, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
KPK/Koordinator Stranas PK KPK Pahala Nainggolan menekankan pentingnya
kolaborasi antarkementerian maupun lembaga untuk mewujudkan Satu Data
Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Menurut dia, kementerian
dan lembaga perlu bersinergi secara konsisten merangkul Pemda agar
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
Pahala menyampaikan, penyatuan sistem dan data ini merupakan
salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas
PK). Karena itu, perlu komitmen kementerian/lembaga dan semua pihak
untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.
Langkah ini disambut baik oleh BPKP. Kepala BPKP Muhammad
Yusuf Ateh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi mewujudkan satu
sistem dan Satu Data Indonesia. Praktik baik yang telah dilaksanakan
BPKP selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal upaya
tersebut.(pitta).
About The Author
