
Majalengka,hariandialog.co.id
Sekitar seratus orang elemen aktivis yang tergabung dalam wadah Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP) tahun 2024 melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi terhadap Bupati Majalengka H, Karna Sobahi ke kantor Pendopo bupati dan gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (27/11)
Namun sangat di sayangkan sekali berhubung saat tiba di pendopo Bupati Majalengka para pendemo di acuhkan tak ada satu pejabat pun yang menemui kedatangan para aktivis FMPP tersebut, begita juga saat tiba di gedung
DPRD majalengka hanya di terima oleh pejabat sekertariat DPRD,sedangkan anggota DPRD terkesan menghilang tak kelihatan batang hidung-nya saat di geruduk FMPP.
Tak menyurutkan dan putus asa Para aktivis FMPP terus berorasi di gedung DPRD menyuarakan dan Penyataan sikap yang di sampaikan oleh aktivis Forum Majalengka Peduli Pemilu(FMPP) kepada Bupati majalengka berupa kecaman dan hujatan serta menyangkan adanya ajakan pada hari sabtu (28/10) bertempat di bumi perkemahan ( Buper) Talaga Pancar Desa Lengkong Kulon ,Kecamatan Sindawangi kabupaten majalengka-jawa barat antara Bupati Majalengka dan Jajaranya yaitu kader PKK, tenaga guru honorer dari Dinas Kesehatan ,Dinas PUTR ,Dinas Ketahanan Pangan Kehewanana dan Perikanan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Selanjutnya aspirasi yang di sampaikan dalam kesempatan itu bahwa Bupati Majalengka H.Karna Sobahi telah mengajak kepada peserta acara untuk memenangkan Caleg dan capres- Cawapres berasal dari PDIP pada Pemilu 2024, katanya
Lebih lanjut aktivis Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP) ini menegaskan,Bupati telah memerintahkan bawahan dan jajarannya sampai Desa untuk berjuang memenangkan Capres dan Caleg tersebut .bahwa dalam memenangkan Caleg dan capres dan cawapres PDIP pada Pemilu 2024 dan Bupati Majalengka memampaatkan anggaran,bahwa kegiatan padat karya tunai (PKT) yang memakan anggaran negara 72 milyar dan tersebar di 330 Desa serta 13 Kelurahan ,Bahwa sumber kegiatan padat karya tunai ( PKT) tersebut merupakan perjuangan Caleg dari PDIP.
Untuk itu kami Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP) menuntut kepada Bupati Majalengka dan Jajaranya perangkat pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menghentikan segala kebijakan dan tindakan yang indikasikan sebagai bentuk berkepihakan sehingga memberikan keuntungan untuk calon capres dan calon legislatif dari partai tertentu,dan menuntut bupati Majalengka serta jajaran perangkat Kabupaten Majalengka untuk konsekwen terhadap pedoman dan undang -undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,ujar para pendemo yang di pimpin Dadang
( Ayub).
