Yogyakarta-hariandialog.co.id- 2 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) terus berupaya mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia, memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici mengatakan hal itu pada pembukaan kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin ( 2/2) di Jogjakarta .
ABMF Meeting digelar bertujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman dinamika pasar obligasi,” kata Retno Ici.
Terkait program keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
POJK dimaksud memperluas cakupan obligasi berkelanjutan aspek lingkungan (green), aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) jadi penggerak utama menyelaraskan proyek-proyek nasional standar keberlanjutan Internasional.
Mengenai pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai Rp 54,94 triliun (setara USD3,28 miliar).
Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana menyebut, keuangan berkelanjutan bagian dari strategi pengembangan utama mencapai peningkatan ekonomi yang inklusif dan pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di Indonsesia.
Menurutnya, Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), dan skema pembiayaan gabungan membiayai proyek mendukung SDG’s. Akan tetapi terdapat tantangan dalam keuangan berkelanjutan mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya, keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga, peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud signal positif bagi sektor swasta atau instansi untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia.
45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events digelar OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) Tiga hari (2-4 Februari 2026. secara hybrid diikuti 200 peserta dari semua negara anggota juga pemangku kepentingan kawasan.
Dalam rangkaian acara juga dogelar Indonesia Session diskusi panel menyampaikan perkembangan terkini Pasar Modal Indonesia tema strategis yaitu “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth”, dan “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”. Menghadirkan Narasumber dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.
Selain itu ada Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) melibatkan negara-negara ASEAN+3. DBMF berfokus pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF berfokus studi kasus bisnis nyata mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3. ( */NL )
About The Author
