Jakarta, hariandialog.co.id.- Ekonom senior sekaligus mantan Menteri
Keuangan (Menkeu), Chatib Basri menyebut, tugas Menkeu dalam
menghadapi tekanan fiskal pada dasarnya tidak terlalu rumit.
Menurutnya, pemerintah hanya memiliki tiga opsi utama
untuk merespons kondisi tersebut, di antaranya, meningkatkan
penerimaan negara, mengurangi belanja, dan menambah pembiayaan melalui
utang.
“Tugas dari menteri keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya
punya opsi tiga hal naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini
balance sheet enggak bisa diapa-apain,” kata Chatib dalam Grab
Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Meski begitu, Chatib menyebut implementasi dari ketiga
pilihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam
situasi saat ini.
Dia menilai, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin
terbatas. Kondisi itu dipengaruhi perlambatan ekonomi global, tekanan
terhadap nilai tukar rupiah, serta potensi kenaikan harga energi yang
dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, menaikkan pendapatan negara melalui pajak dipandang kurang
tepat karena berisiko menekan daya beli masyarakat. Sementara,
menambah utang juga bukan pilihan bijak mengingat suku bunga global
yang masih tinggi sehingga biaya dana menjadi sangat mahal.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah disarankan
untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara progresif, termasuk
dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Langkah ini
dianggap sebagai jalan paling realistis untuk menyehatkan fiskal tanpa
harus membebani struktur utang jangka panjang. “Masa di dalam situasi
ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau
pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal,”
tuturnya.
Di balik perhitungan angka-angka tersebut, terdapat tantangan
besar berupa realitas politik yang sering kali berseberangan dengan
prinsip dasar ekonomi. Sering kali sebuah kebijakan yang secara teknis
benar justru sulit dieksekusi karena adanya kekhawatiran terhadap
hilangnya dukungan publik atau popularitas politik bagi para pengambil
keputusan. “Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Gak
mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue. pajak mesti
dinaikkan,” ucapnya, tulis INews. (pitta-01)
About The Author
