Denpasar-hariandialog.co.id- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat Kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2025 resilien, terjaga dan stabil tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, serta likuiditas dan permodalan perbankan berada level memadai.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menyebut,Kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) wilayah Bali- NTB dan Nusa Tenggra Timur ( Banusra ) posisi Agustus 2025 menunjukkan daya tahan yang solid. Penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya.
“ Penyaluran kredit mencapai Rp 241,52 triliun atau tumbuh 6,89 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 8,30 persen yoy (Juli 2025: 7,61 persen yoy), “ terang Kristrianti Puji Rahayu.
Ia menjelaskan, Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,84 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,19 persen dalam bentuk investasi,“Pertumbuhan kredit yoy didorong peningkatan nominal kredit investasi bertambah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 27,22 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh sebesar 21,44 persen yoy (Juli 2025: 32,37 persen yoy).
“Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit perbankan wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh Sektor Bukan Lapangan Usaha dengan market share sebesar 42,16 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 23,53 persen, “ sebut Puji.
Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali terutama disumbangkan dari Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha angkanya bertambah sebesar Rp1,92 triliun (tumbuh 5,13 persen yoy). Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp4,63 triliun (tumbuh 37,37 persen yoy).
“ Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,73 triliun (tumbuh 6,53 persen yoy).
Berdasarkan kategori debitur, sebesar 41,61 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,10 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh sebesar 1,18 persen yoy. Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, “ jelas Kristrianti Puji Rahayu.
DPK Naik 13,84 % Ditopang Tabungan dan Deposito
Seiring pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Agustus 2025 mencapai Rp 297,25 triliun atau tumbuh 7,88 persen yoy, melandai dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar 13,84 persen yoy (Juli 2025: 8,62 persen yoy). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2024 ditopang kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,58 triliun dan deposito sebesar Rp8,97 triliun.
Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Agustus 2025 sebesar 81,25 persen, sedikit melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 82,01 persen (Juli 2025: 81,66 persen).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Prov.Bali mengatakan, Kredit bermasalah perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5 persen) dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,12 persen melandai dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15 persen (Agustus 2024: 2,95 persen).
Ia menyebut, Ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,83 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 20,41 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,49 persen. Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 31,68 persen, NTB sebesar 46,38 persen, dan NTT sebesar 43,03 persen.
“ Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global. OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan terjaganya likuiditas, “ jelas. Puji K Rahayu ( NL )
About The Author
