Denpasar- hariandialog.co.id – OJK Berkomitmen kuat mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.
Hal itu untuk memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi wilayah Bali dan Nusa Tenggara, OJK terus melakukan bauran strategi dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.
Selama tahun 2025 hingga September, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan 333 kegiatan edukasi keuangan seluruh kabupaten/kota tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjangkau lebih dari 36.900 orang dan juga edukasi melalui media sosial menjangkau lebih dari 311.500 orang.
Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi dari Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) sampai September 2025 mencapai 4.487 kegiatan dan menjangkau lebih dari 782.400 peserta kegiatan.
Edukasi keuangan oleh OJK bekerjasama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, akademisi, ibu rumah tangga, komunitas disabilitas, pelaku UMKM, Training of Trainers (ToT) bagi duta literasi keuangan, aliansi strategis dengan anggota Satgas Pasti, edukasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta edukasi di wilayah pedesaan bersama universitas melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2025.
Selain itu edukasi secara online melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.Berbagai upaya literasi keuangan oleh OJK disertai penguatan program inklusi keuangan didukung berbagai pihak, di antaranya sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.
Selama tahun 2025 sampai September, TPAKD di Bali dan Nusa Tenggara telah menggelar 708 kegiatan total peserta tercatat 57.979 orang. berbagai program kerja TPAKD,meliputi asistensi dan pendampingan UMKM, optimalisasi pembiayaan di sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), hingga program inklusi pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
1.322 Pengaduan 170 Selesai Lewat PUJK
OJK mendorong penyelesaian pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); www.kontak157.ojk.go.id, baik berindikasi sengketa maupun berindikasi pelanggaran.Selama tahun 2025 hingga September, OJK wilayah Bali dan Nusa Tenggara menerima 1.492 pengaduan, yaitu sebanyak 669 merupakan pengaduan sektor perbankan, 813 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank, serta 10 pengaduan sektor Pasar Modal.
Status pengaduan masuk selama tahun 2025 sampai September sebanyak 1.322 pengaduan telah diselesaikan, 170 pengaduan masih proses penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Untuk mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara melakukan pelayanan penarikan data iDeb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 20.977 orang.
Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. ( NL )
About The Author
