Jakarta, hariandialog.co.id.- Gelombang demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, mulai mendapat respons pemerintah. Sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ekonomi, pendidikan, reformasi hukum hingga kebebasan sipil, disebut menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa dan memandang kritik publik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. “Aspirasi tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Syahganda, dalam keterangan, dikutip Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons pemerintah di tengah demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah. Mahasiswa menyuarakan persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, biaya pendidikan, hingga tuntutan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Namun, komitmen evaluasi itu masih perlu ditindaklanjuti dengan langkah terukur. Pemerintah belum merinci tuntutan mana yang akan menjadi prioritas evaluasi, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab, maupun target waktu penyelesaiannya.
Syahganda menyebut isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia, dan demokrasi telah masuk dalam perhatian pemerintah.
Dalam persoalan karhutla, pemerintah menyatakan terus mengintensifkan pemadaman, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Menurut data yang disampaikan Syahganda, hingga 25 Oktober 2026 pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Pemerintah juga mencatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab,” ujar Syahganda.
Meski demikian, data penanganan tersebut belum menjawab seluruh tuntutan mahasiswa, termasuk desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta pemulihan ekosistem di wilayah terdampak.
Di bidang pendidikan dan ekonomi, tuntutan mahasiswa juga berkaitan dengan biaya pendidikan, ketimpangan sosial, dan evaluasi kebijakan anggaran. Pemerintah menyatakan berbagai isu itu menjadi perhatian, tetapi belum mengumumkan daftar keputusan baru yang secara khusus lahir sebagai tindak lanjut demonstrasi 28 Oktober.
DPRD Jawa Barat Siapkan RekomendasiRespons terhadap demonstrasi juga muncul di tingkat daerah. Dalam aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung pada Rabu (28/10), perwakilan DPRD menerima tuntutan mahasiswa, termasuk permintaan penetapan karhutla sebagai bencana nasional dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Muhamad Sidkon Djampi, mengatakan aspirasi mahasiswa akan dimasukkan ke dalam draf rekomendasi untuk diteruskan kepada DPR RI.
Menurut laporan IDN Times Jawa Barat, DPRD Jabar berencana mengirimkan rekomendasi tersebut melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan menyiapkan penyerahan langsung agar tuntutan mahasiswa tercatat secara resmi.
Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut konkret di tingkat daerah. Namun, penerimaan tuntutan dan penyusunan rekomendasi belum berarti seluruh permintaan mahasiswa telah disetujui atau akan langsung diterapkan.
BRIN: Kritik Mahasiswa Harus Jadi Masukan Kebijakan
Pemerintah diminta tidak berhenti pada pertemuan simbolis ketika merespons demonstrasi mahasiswa. Aspirasi generasi muda harus diterjemahkan menjadi masukan kebijakan yang serius, bukan justru dikesampingkan karena cara penyampaiannya dianggap tidak sopan atau terlalu tajam.
Peneliti politik di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani atau Mouliza Donna, menilai pola komunikasi elite dengan mahasiswa perlu dievaluasi. Menurut dia, persoalan mendasar bukan sekadar bagaimana pemerintah meredakan demonstrasi, melainkan apakah substansi tuntutan mahasiswa benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. “Yang lebih esensial yang bisa direspons oleh elite kita adalah apa pesan, apa inti, apa konten dari tuntutan adik-adik kita ini. Itu yang kemudian harus lebih diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah,” kata Mouliza kepada RayaTimes, Senin (26/10/2026).
Mouliza menyoroti pola respons pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa sejak era Presiden Joko Widodo. Ia mencontohkan pertemuan mahasiswa dengan presiden yang mendapat perhatian publik, tetapi mempertanyakan apakah dialog semacam itu selalu menghasilkan penyelesaian atas persoalan yang mendorong aksi.
Menurut dia, pertemuan dan jamuan tidak cukup apabila tidak disertai tindak lanjut kebijakan yang jelas.
Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian elite yang lebih mempermasalahkan gaya komunikasi anak muda daripada menjawab isi kritik mereka. Generasi muda, kata dia, cenderung berbicara secara langsung, terbuka, bahkan menggunakan bahasa satire untuk menyampaikan kekecewaan terhadap keadaan.
Namun, gaya komunikasi tersebut kerap dibenturkan dengan tuntutan kesopanan dalam berpolitik. “Kalau ada anak muda yang berbicara seperti itu, lalu dijawab dengan mengatakan mereka tidak sopan, itu bukan jawaban. Seharusnya yang direspons adalah inti dan substansi tuntutan mereka,” ujarnya.
Mouliza menilai pendekatan yang hanya menekankan kesopanan berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya ingin disampaikan mahasiswa. Kritik yang tajam semestinya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memahami sumber ketidakpuasan masyarakat, bukan alasan untuk mengabaikan aspirasi mereka.
Ia juga mengingatkan agar elite tidak meremehkan kritik generasi muda dengan menganggap mereka belum memahami persoalan negara. Jika terdapat kekeliruan dalam argumentasi mahasiswa, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan yang tepat dan membuka ruang pertukaran gagasan.
Menurut Mouliza, generasi muda memiliki pengalaman langsung terhadap dampak kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Sebagian dari mereka menghadapi kesulitan biaya pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga, sementara idealisme yang mereka pelajari kerap berhadapan dengan kenyataan sosial yang berbeda.
Kondisi tersebut membuat kritik mahasiswa perlu diperlakukan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kebijakan publik. “Jangan sampai masukan dari generasi muda dianggap sebagai masukan yang periferal atau berasal dari anak kemarin sore. Dalam negara demokrasi, aspirasi warga negara, baik yang berusia 65 tahun maupun 17 tahun, memiliki kedudukan yang sama untuk didengar,” katanya.
Mouliza menegaskan, partisipasi politik generasi muda tidak semestinya hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum berlangsung. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik, mengajukan tuntutan, dan memengaruhi proses perumusan kebijakan di luar momentum elektoral.
Ia meminta pemerintah mengelola aspirasi tersebut secara serius, termasuk menilai tuntutan yang diajukan, menjelaskan langkah penyelesaian, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaannya. “Kalau pemerintah menginginkan generasi muda berpartisipasi politik secara bermakna, jangan hanya memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara pada saat pemilu. Kalau mereka menyampaikan aspirasi, dengarkan dan ubah menjadi masukan kebijakan,” ujarnya.
Mouliza juga mengingatkan agar pemerintah tidak membalas satire atau kritik tajam anak muda dengan ejekan serupa. Menurut dia, perbedaan generasi seharusnya menjadi alasan bagi elite untuk lebih bijaksana dalam merespons aspirasi, bukan justru mempertajam jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai generasi muda perlu dipandang sebagai bagian penting dari proses demokrasi karena merekalah yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia pada masa mendatang.
Karena itu, ukuran keberhasilan dialog pemerintah dengan mahasiswa bukan semata-mata berakhirnya demonstrasi atau tercapainya kesepakatan untuk bertemu. Hal yang lebih penting adalah apakah persoalan yang mereka suarakan memperoleh jawaban dan menghasilkan perbaikan kebijakan yang dapat dirasakan Masyarakat,tulis rayatime. (tur-01)
About The Author
