Karawang , hariandialog.co.id – Ketut Sumedana.kepala pusat penerangan hukum kejaksaan Agung ( Kapuspenkum Kejagung ),menyita alat bukti perkara dugaan korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun anggaran 2019 – 2020. Kamis, 9 November 2023 | 12:51 lalu ,
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,juga menyita alat bukti dan beberapa dokumen di dua lokasi dalam perkara dugaan korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun anggaran 2019 – 2020.Ketut Simedana Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Masyarakat (Kapuspenkum) Kejagung, mengatakan temuan itu merupakan hasil dari penggeledahan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bersama Kejari Karawang. Kemudian, dua lokasi yang digeledah itu merupakan kantor dan rumah tinggal tersangka Tafieldi Nevawan (TN) yang berada di Grand Taruma Dharmawangsa, Karawang, Jawa Barat. “Dari kedua lokasi tersebut, Tim Penyidik berhasil memperoleh sekaligus menyita beberapa dokumen dan barang bukti, termasuk dokumen satu buah ruko milik Tersangka AH,’ ujarnya
Dalam keterangan resmi, Kamis (9/11/2023). Ketut menambahkan Salah satu dokumen yang disita merupakan satu lembar surat perjanjian dan 1 bundel Sertifikat HGB No. 01279, Desa Purwadana, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat. Lanjut Ketut penggeledahan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor: PRINT-357/PM.1/PMpd.1/11/2023 tanggal 6 November 2023 untuk mencari barang bukti dalam perkara dimaksud.Korupsi BTS 4G, Kejagung: Anggota BPK Achsanul Qosasi Diduga Terima Rp40 Miliar Kejagung Tetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi Tersangka Korupsi BTS “Tindakan penyitaan dan penggeledahan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) tahun 2019-2020,” Sebagai informasi, TN ditetapkan sebagai tersangka pada (19/10/2023). Dia bersama-sama dengan Yus Adi Kamrullah (YAK) dan Agustinus (AS) melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp66 miliar. dari dana yang dikeluarkan Rp66 miliar, tidak ada satupun rumah yang dapat disediakan oleh PT Indah Berkah Utama. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan BP TWP AD sehingga bertentangan dan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan,Jelas nya
( Komeng)
About The Author
