Kejari Diminta Lanjutkan Kasus Dugaan Korupsi di Disdik

Bekasi, hariandialog.co.id.-Beredarnya surat perintah penyidikan yang
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terkait
permintaan keterangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
(Tipikor) adanya indikasi dugaan penyelewengan dana kelebihan
pembayaran pada CV AP sebesar Rp 3.998.342.372 diapresiasi banyak
pihak.

       Salah satunya dari Ketua harian Gerakan Rakyat Anti korupsi
(GRASI) Wawan yang mengungkapkan apresiasi nya terhadap langkah Kejari
Kota Bekasi tersebut.

          Namun, kata Wawan,  Kejari Kota Bekasi jangan memilah-milah
kasus dalam penegakan hukum terutama yang terkait indikasi adanya
dugaan tindak pidana korupsi.

        Pasalnya, banyak temuan BPK RI di tahun 2023 yang tidak
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejari Kota Bekasi.

“Kan yang terekspose hanya dua kasus hasil audit BPK yang ditindak
lanjuti oleh pihak  Kejari, yakni kasus dugaan korupsi  alat olahraga
dan kasus di Disdik yang diduga merugikan negara Rp7 miliar itu pun
harus didorong-dorong oleh elemen masyarakat Kota Bekasi,”

“Saya sangat mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Kejari
kota Bekasi terkait surat perintah penyidikan atas dugaan korupsi yang
ada di tubuh Dinas Pendidikan kota Bekasi hari ini,”Wawan,. Kamis, 13
Maret  2025.

      Selain itu, Wawan yang juga sebagai salah satu pengurus cabang
PMII (pergerakan mahasiswa Islam Indonesia) Kota Bekasi ini menyindir
kasus dugaan korupsi di Disdik seperti proyek Pemeliharaan AC pada 56
SMP tahun anggaran 2023 dan hal tersebut menunjukkan indikasi
pemilihan penyedia melalui katalog elektronik dilakukan secara
proforma (formalitas).   “Kami sangat berharap dan mendesak Kejari
kota Bekasi untuk memeriksa orang-orang yang terlibat dalam dugaan
korupsi tersebut agar Disdik Kota Bekasi sebagai kiblat untuk
mencerdaskan anak bangsa bersih dari orang-orang yang berwatak jahat
dan bebas dari orang-orang yang bersifat koruptif,”ucapnya, tulis
inijabar.(rojak-01