
Medan, hariandialog.co.id – Tokoh Pemuda PEMUDA Demokrat Indonesia DPD Sumatera Utara, Paulus PG, menyoroti lambannya penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
Paulus PG menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar narasi dan penyampaian cerita di ruang publik tanpa adanya langkah konkret dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, kondisi masyarakat di lapangan saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait pemulihan pascabencana, bantuan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak.
“Kami mempertanyakan keseriusan kepemimpinan di Tapanuli Tengah dalam menangani persoalan bencana yang terjadi. Pak Gubernur Sumatera Utara bahkan terlihat turun langsung dan mendesak percepatan penanganan, namun di sisi lain gerak pemerintah kabupaten terlihat lamban dan minim progres nyata,” tegas Paulus PG.
Paulus PG juga mengapresiasi langkah Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara yang dinilai menunjukkan kepedulian serius terhadap masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Sikap tegas Gubernur dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan yang layak.
Selain itu, Paulus PG Ketua Pemuda Demokrat Indonesia DPD Sumatera Utara turut menyoroti adanya dugaan diskriminasi terhadap sebagian warga terdampak yang bersuku Nias dalam proses penanganan dan penyaluran bantuan. Hal tersebut dinilai sangat mencederai nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah situasi bencana.
“Bencana tidak boleh dijadikan ruang diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan perlakuan yang adil tanpa melihat suku maupun latar belakang,” lanjutnya.
Paulus PG Ketua PEMUDA Demokrat Indonesia DPD Sumatera Utara meminta pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah segera mengambil langkah cepat, transparan, dan terukur dalam penyelesaian persoalan bencana serta memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan hak-haknya secara adil.
Paulus PG juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mampu membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pernyataan ataupun pencitraan politik semata.
Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah penderitaan masyarakat.” tegasnya.(Tel/Rafli)
