Jakarta, hariandialog.co.id.- Ketua Badan Pengurus Setara Institute
Ismail Hasani mengatakan hasil survei elektabilitas calon presiden dan
wakil presiden akhir-akhir ini semakin tidak masuk akal. Hal tersebut,
kata dia, karena terdapat hasil survei dan publikasi yang sebenarnya
mendukung pasangan calon tertentu.
“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang
elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal,” kata
Ismail melalui keterangan tertulis pada Senin, 20 November 2023.
Contohnya, Ismail berujar, adalah beberapa hasil survei yang
mengatakan para pasangan calon akan memenangi Pilpres 2024 dalam satu
putaran.
Ismail menyatakan seruan menang satu putaran wajar jika
disampaikan oleh kandidat capres-cawapres dengan tujuan memberi
dorongan bagi tim kampanye dan pendukung. Namun, hal itu menjadi
masalah ketika ada lembaga survei yang meligitimasi klaim mereka
dengan mengorbankan etika dan metodologi survei.
Dia mengungkapkan ada setidaknya dua tujuan lembaga survei
melakukan hal tersebut. “Pertama, berharap bandwagon effect agar
pemilih mengikuti langkah mayoritas publik; dan kedua, menyediakan
justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan
segala cara untuk memenangi kontestasi,” ujar Ismail.
Selain itu, Ismail juga menyayangkan sikap lembaga survei
yang pilih-pilih saat menentukan materi survei. Menurutnya, ada
beberapa agenda inkonstitusional yang dipromosikan oleh mereka melalui
jajak pendapat secara tidak etis. Di antaranya survei dukungan untuk
masa jabatan presiden tiga periode, survei pro dinasti politik, dan
survei afirmasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia
minimal capres-cawapres.
Survei-survei tersebut, kata Ismail, memanfaatkan ketidaktahuan
publik dan metode pengambilan sampel tertentu untuk meligitimasi hal
yang bertentangan dengan konstitusi. “Di tengah keterbatasan
pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara
acak hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak
inkonstitusional, niretika, dan merusak demokrasi,” ucap Ismail.
Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu pun
mengatakan hal-hal tersebut muncul akibat sikap tidak transparan para
lembaga survei. Menurutnya, hubungan lembaga survei dengan para
politikus tidak pernah diketahui. “Apakah juga merangkap sebagai
konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan
akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini,”
kata dia tulis tempo.
Maka dari itu, ujar Ismail, Setara Institute mengajak
lembaga-lembaga lain untuk mengembalikan posisi survei kepada tujuan
awalnya, yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai kebajikan. “Demi
keadilan Pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine
yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan
pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan,” ujar
dia. (tob).
About The Author
