Jakarta, hariandialog.co.id.- Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus
mengkritik kebijakan Pemerintah yang kembali membuka keran ekspor
pasir laut lagi setelah ditutup sekitar 20 tahun.
Deddy menilai kebijakan tersebut kontras dengan sikap
Pemerintah RI yang kerap membicarakan tentang menjaga lingkungan untuk
mengatasi perubahan iklim.
Dia mengatakan ekspor pasir laut diketahui merusak
lingkungan sehingga praktiknya dihentikan Presiden ke-5 Megawati
Soekarnoputri pada awal 2000an lalu. “Dulu kan dihentikan kenapa,
karena dulu sangat merusak. Tidak saja di laut. Karena merusak biota,
atau katakanlah ekologi gitu ya, di laut,” kata Deddy saat dihubungi,
Rabu (18-9-2024).
“Tapi juga kemudian dia merusak pulau-pulau. Jadi
pulau-pulau pesisir kita itu banyak yang rusak karena penambangan
pasir yang masif dulu,” sambungnya tulis cnni.
Lebih lanjut, Deddy menilai seharusnya pemerintah melakukan
kajian yang mendalam sebelum kembali membuka keran ekspor pasir laut.
Ia mengatakan kajian itu juga harus melibatkan BRIN dan
lembaga penelitian kredibel lain untuk menentukan sedimen laut apa
saja yang layak untuk diekspor. “Jadi itu akal-akalan saja menurut
saya. Ini menurut saya hanya untuk keuntungan segelintir orang,” ujar
dia. (tob-01)
About The Author
