Jakarta, hariandialog.co.id.- — Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden dan DPR mencabut surat
telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan
jajarannya untuk siaga 1 di tengah perkembangan situasi konflik di
Timur Tengah.
Koalisi ini berisikan Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty
International Indonesia, Human Right Working Group, WALHI, Centra
Initiative, ICW, LBH Jakarta, hingga SETARA Institute. “Koalisi
mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat
telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada
urgensinya,” kata koalisi dalam keterangannya, Senin,9-03-2026.
Koalisi menyatakan Prabowo tak bisa tinggal diam atas hal ini.
Mereka beranggapan jika Prabowo membiarkannya, maka dapat dikatakan
secara politik bahwa ia sengaja membiarkan hal ini terjadi demi
kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang
kritis pada kekuasaan. “Mengingat belakangan ini langkah Presiden
banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Itu artinya
kekuasaan sedang menggunakan politics of fear pada masyarakat jika
Presiden tidak mencabut surat telegram ini,” ucap dia.
Koalisi menilai surat telegram itu juga tak sejalan dengan
Konstitusi, karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di
tangan Presiden bukan Panglima TNI.
Mereka menyatakan Pasal 10 UUD NRI 1945 menyatakan Presiden
selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut
dan angkatan udara. Lalu aturan itu juga diperkuat Pasal 17 UU No. 34
Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan
TNI berada pada Presiden.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya
untuk siaga 1 dan menyiapkan langkah antisipasi atas perkembangan
situasi akibat konflik di Timur Tengah.
Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten
Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Surat berisi tujuh instruksi agar jajaran mulai siaga dengan
menyiapkan sejumlah langkah strategis di dalam negeri jika eskalasi
akibat perang Iran dengan AS-Israel tak kunjung mereda, tulis cnni.
(bing-01)
