Jakarta, hariandialog.co.id.– – Presiden kelima RI sekaligus Ketua
Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi
Indonesia yang menurutnya sedang menghadapi banyak gejolak. Bersamaan
dengan itu dirinya juga sempat menanyakan pendapatan negara saat ini
yang bisa menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi nasional.
“Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana
ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung
yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus
utang kita tuh berapa sih?” tanya Megawati dalam acara pengumuman
bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,
Kamis (22/8) kemarin.
Berdasarkan informasi di situs Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara semester
I (Januari-Juni) 2024 mencapai Rp 1.320,7 triliun atau setara dengan
47,1% dari target APBN Tahun 2024.
Namun disebutkan realisasi pendapatan ini mengalami
kontraksi alias lebih kecil 6,2% dibandingkan semester I tahun 2023
yang mencapai Rp 1.407,9 triliun. “Realisasi pendapatan negara
didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.028,0 triliun,
meskipun mengalami kontraksi 7,0% dibanding periode yang sama tahun
lalu,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin
(8/6) lalu seperti dikutip dari situs Kemenkeu.
Lebih lanjut dijelaskan salah satu penyebab kontraksi realisasi
penerimaan negara pada Semester I ini disebabkan adanya penurunan
pendapatan perpajakan maupun pendapatan non-perpajakan.
Untuk penurunan penerimaan perpajakan berasal terutama dipengaruhi
oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan, peningkatan
restitusi, serta faktor volatilitas harga komoditas dan downtrading ke
golongan rokok yang lebih murah.
Meski begitu, penerimaan pajak Semester I 2024 ini mencapai Rp 893,8
triliun dan kepabeanan serta cukai mencapai Rp 134,2 triliun.
Sedangkan untuk realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP)
semester I 2024 mencapai Rp 288,4 triliun. Jumlah ini turun 4,5% dari
periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 302,1 triliun.
Penurunan PNBP ini terutama disebabkan oleh moderasi harga komoditas
batu bara. Namun, kontribusi pendapatan dari dividen BUMN meningkat
signifikan dibandingkan tahun lalu.
“Penerimaan hibah semester I 2024 mencapai Rp 4,3 triliun, terutama
berasal dari hibah langsung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” tulis Ditjen Anggaran
Kemenkeu dalam laporannya.
Sementara itu dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil
data dari APBN 2024, target realisasi penerimaan negara tahun ini
mencapai 2.802,29 triliun. Jumlah ini terbagi dalam berbagai kategori
dengan rincian
1. Penerimaan Perpajakan
– Pajak Dalam Negeri: Rp 2.234,95 triliun
– Pajak Penghasilan: Rp 1.139,78 triliun
– PPN dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Rp 811,36 triliun
– PBB: Rp 27,18 triliun
– Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: –
– Cukai: Rp 246,07 triliun
– Pajak Lainnya: Rp 10,54 triliun
– Pajak Perdagangan Internasional: Rp 74,90 triliun
– Bea Masuk: Rp 57,37
– Pajak Ekspor: Rp 17,52 triliun
2. Penerimaan Bukan Pajak
– Penerimaan Sumber Daya Alam: Rp 207,66 triliun
– Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Rp 85,84 triliun
– Penerimaan Bukan Pajak Lainnya: Rp 115,13 triliun
– Pendapatan Badan Layanan Umum: Rp 83,35
3. Hibah
Rp 430,60 miliar. (abira-01)
About The Author
