Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi
Sadewa mengambil langkah besar terkait pembangunan family office di
Bali. Menkeu Purbaya mengaku tak berniat menggelontorkan anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan family office
di Bali. “Anggaran enggak akan saya alihkan ke sana,” kata Menkeu
Purbaya Yudhi Sadewa dilansir dari Antara.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merencanakan pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali.
Tujuannya adalah menarik investasi asing masuk ke dalam negeri.
Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang
akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut investor
berkesempatan menjadi co-investor bersama Badan Pengelola Investasi
(BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan Indonesia
Investment Authority (INA). Luhut Pandjaitan mengeklaim strategi ini
terbukti berhasil di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.
DEN mempertimbangkan Bali menjadi lokasi potensial untuk
KEK Keuangan Pusat dan Family Office mengingat wilayahnya yang dikenal
sebagai work heaven bagi investor global.
Menkeu Purbaya mengakui telah mendengar soal rencana
pembangunan family office yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar
Pandjaitan.
Menkeu blak-blakan akan membiarkan DEN menjalankan
wewenangnya dalam pembangunan family office. Menkeu Purbaya berjanji
tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk
memberikan masukan. “Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun
Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat konsepnya, jadi
saya enggak bisa jawab,” imbuhnya.
Menkeu Purbaya menyebut bakal berfokus untuk menyalurkan
anggaran dengan tepat, baik tepat waktu maupun tepat sasaran. Ia akan
mengusahakan agar tidak ada kebocoran anggaran. “Kalau mau (buat
family office), saya doakan,” tutur Menkeu Purbaya, tulis jpnn.
(pitta-01)
About The Author
