Jakarta, hariandialog.co.id.- Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti
makin menjadi-jadinya korupsi di Indonesia. Mahfud bahkan mengungkap
adanya transaksi di bawah meja terjadi di DPR RI hingga Mahkamah Agung
(MA).
Hal itu disampaikan Mahfud di HUT Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya menyebut bahwa Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia anjlok di tahun 2022. “Di Tahun 2022 Indeks
Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget.
Korupsinya makin menjadi-jadi berarti,” kata Mahfud, Minggu
(11/6/2023).
Mahfud pun mengaku telah menelusuri penyebab anjloknya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Kesimpulannya, kata dia, adanya
conflict of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya.
“Kesimpulannya memang terjadi konflik of Interest di dalam
jabatan-jabatan politik,” ujarnya.
Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR,
MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu disebutnya menyebabkan
terjadinya transaksi di balik meja. “Di DPR terjadi
transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan
bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama,” kata Mahfud
tulis dtc.
Mahfud menyebut temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh
mata kepala orang Indonesia. Namun, hal tersebut terlihat jelas di
mata dunia internasional. “Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan
anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah,
‘tolong dibantu ini, itu’. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi
lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan
seterusnya,” tutur Mahfud. (tob).
