Jakarta, hariandialog.co.id. — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran
Sulaiman membeberkan motif di balik aksi oknum yang memasukkan 250 ton
beras impor ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh.
Ia menyebut upaya tersebut dilakukan karena mengejar
keuntungan dari harga beras luar negeri yang tengah anjlok dan
memanfaatkan celah aturan kawasan perdagangan bebas di Sabang.
“Itu ada di kawasan Sabang. Itu ada regulasi di dalam salah
satu regulasi pasalnya adalah Free Trade Zone. Nah, tetapi itu harus
diperhatikan tidak boleh bertentangan kebijakan pusat,” ujar Amran di
Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025
Amran menegaskan secara nasional Indonesia tidak membuka
keran impor karena stok beras dalam negeri mencukupi. “Target ke kami
adalah 32 juta ton. Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target.
Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik,”
katanya.
Ia meminta agar praktik kebijakan yang merugikan ketahanan
pangan seperti masa lalu tidak kembali terulang. “Janganlah, (praktik)
serakahnomics diulang,” ucapnya.
Amran menjelaskan turunnya harga beras internasional menjadi
pemicu utama oknum mencoba memasukkan beras ilegal. “Iya tujuannya
cari untung. Karena luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per
ton. Sekarang US$340 per ton. Hampir separuh,” ujarnya.
Penurunan harga terjadi setelah Indonesia menghentikan impor
dalam dua tahun terakhir, padahal sebelumnya impor Indonesia mencapai
7 juta ton, sehingga negara lain berupaya melobi agar Indonesia
kembali membeli. “Tetapi tekad kita adalah swasembada,” tambahnya.
Ia menilai volume 250 ton tersebut tidak berdampak terhadap
pasokan nasional. Namun, aksi tersebut tetap harus ditindak tegas
karena berpotensi mengganggu stabilitas dan membuka peluang
penyimpangan.
“Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma
mengganggu saja. Sedangkan kita 1 liter pun enggak boleh masuk di
Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menyegel gudang PT Multazam Sabang
Group setelah menerima laporan bahwa 250 ton beras masuk ke Sabang
tanpa persetujuan pusat.
Laporan diterima Minggu (23/11) siang dan Amran segera
berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk
menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan beras tidak keluar
dari gudang. Pemerintah juga memerintahkan investigasi untuk
menelusuri seluruh pihak yang terlibat.
Kementan menduga impor tersebut telah direncanakan karena
izin ekspor dari Thailand diketahui telah terbit sebelum rapat lintas
kementerian berlangsung di Jakarta pada 14 November.
Selain Sabang, dugaan pemasukan beras ilegal di Batam juga
tengah diverifikasi.
Pemerintah menegaskan akan menindak semua bentuk pemasukan
beras ilegal, sesuai dengan arahan Prabowo tidak ada satu pun beras
impor yang boleh masuk selama stok dalam negeri mencukupi, tulis cnni.
(abira-01)
About The Author
