Jakarta, hariandialog.co.id- –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Abdul Mu’ti mengatakan berbagai program strategis tetap berjalan,
mulai dari rehabilitasi sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP),
digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, hingga bantuan
operasional pendidikan.
Sepanjang 2025, pemerintah merevitalisasi lebih dari 16.000
satuan pendidikan. Pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan
anggaran untuk merehabilitasi sekitar 11.000 sekolah, bahkan
menargetkan jumlah yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah memperluas penerima PIP, termasuk bagi
siswa taman kanak-kanak yang mulai memperoleh bantuan pendidikan pada
2026.
Bagi pemerintah, MBG justru menjadi pelengkap kebijakan
pendidikan karena peserta didik yang sehat dinilai lebih siap menerima
pembelajaran
Untuk itu katanya, Pemerintah berkali-kali menegaskan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran
pendidikan. Bahkan, nilai anggaran pendidikan pada APBN 2026 justru
meningkat menjadi Rp 769,09 triliun, lebih tinggi dibanding Rp 724,3
triliun pada APBN 2025.
Namun, di balik kenaikan nominal tersebut muncul pertanyaan yang
menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi (MK): apakah bertambahnya
anggaran berarti ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan inti
pendidikan juga ikut bertambah?
Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu dasar MK memutuskan anggaran
MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN
2028.
Pemerintah menegaskan tidak ada satu pun program prioritas pendidikan
yang dikorbankan untuk membiayai MBG. tulis berita1. (rizki-01)
About The Author
