Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Berbeda dengan awal-awal era reformasi, kini para pejabat tak risih lagi terasosiasi dengan rezim Orde Baru. Apakah ini pertanda bangkitnya Orde Baru? Atau kebangkitan Orba itu cuma kamuflase?
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut korupsi di era reformasi ini lebih “gila” dibandingkan dengan di era Orba. Apakah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini sedang mencoba “membela” Orba, ataukah sekadar memaparkan fakta? Apa pun motifnya, yang jelas Mahfud tak risih lagi terasosiasi dengan rezim Orba, termasuk bila mungkin diasumsikan membela Orba.
Kita juga tak bisa menafikan fakta seperti tercermin dari anekdot ini: di era Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja, di era Orde Baru korupsi terjadi di atas meja, di era reformasi, meja juga ikut dikorupsi.
Di dunia politik juga tak kalah parah. Jika Soeharto tidak membangun dinasti politik, kini di era reformasi para politisi justru membangun dinasti politik. Sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Zulkifli Hasan, Ratu Atut Chosiyah, keluarga Yasin Limpo, bahkan Presiden Joko Widodo.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanpa sungkan-sungkan menghadiri peringatan seabad atau 100 tahun Soeharto, penguasa Orba, di Masjid At-Tien, Jakarta, Selasa (8/6). Soeharto lahir pada 8 Juni 1921. Bila peringatan tersebut diadakan pada awal-awal era reformasi, katakanlah tahun 2001 atau 80 tahun usia Soeharto, apakah Bamsoet, Praabowo dan Anies tak akan sungkan-sungkan mengahadiri acara keluarga Cendana itu?
Sebagai politisi Partai Golkar, Bamsoet mungkin dianggap wajar menghadiri acara mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu. Tapi jika itu terjadi di awal reformasi, apakah Bamsoet tidak akan risih dikaitkan dengan Orba? Apalagi saat itu cercaan terhadap keluarga Cendana masih santer.
Sebagai mantan politisi Golkar dan juga mantan suami Titiek Soeharto, kehadiran Prabowo di acara keluarga Cendana mungkin juga dianggap wajar. Tapi mungkinkah itu terjadi di awal-awal era reformasi? Apalagi saat itu hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana masih panas, karena mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dianggap tidak membela mertuanya saat Pak Harto dilengserkan mahasiswa pada 21 Mei 1998.
Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan yang menghadiri acara keluarga Cendana, apakah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak risih jika dikaitkan dengan Orba? Apalagi ia sedang membutuhkan dukungan publik terkait Pemilihan Presiden 2024. Atau justru karena butuh dukungan itu lalu Anies hadir untuk “mencuri” suara Golkar dan para pendukung Pak Harto?
Prabowo, yang hasil survei berbagai lembaga menunjukkan keunggulan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai capres 2024, bahkan di atas Anies, Ganjar Pranowo dan nama lainnya, bisa juga seperti Anies: “mencuri” suara Golkar dan pendukung Pak Harto!
Namun bisa jadi Bamsoet, Prabowo dan Anies berdalih kehadiran mereka di acara Cendana tidak terkait dengan politik, hanya soal kekerabatan atau silaturahmi semata. Mahfud pun mungkin tak mau disebut membela rezim Orba. Ia sekadar bicara fakta.
Diakui atau tidak, sisa-sisa simpatisan bahkan pendukung dan pengagum Pak Harto hingga kini masih ada di tengah masyarakat Indonesia. Dengan adanya para pejabat yang tidak risih lagi terasosiasi dengan Orba, bisa jadi para simpatisan, pendukung dan pengagum Pak Harto itu tengah bangkit semangatnya. Begitu pun anasir-anasir kekuatan Orba yang kini sudah menyebar di berbagai lini, baik di partai politik, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kehadiran dan antusiasme warga masyarakat dalam acara-acara keluarga Cendana juga menjadi bukti akan hal itu: Orba bangit!
Hasil Pemilu
Benarkah kekuatan Orba sedang bangkit? Atau kamuflase belaka? Ketidakrisihan para pejabat terasosiasi dengan rezim Orba bisa jadi karena alasan kemanusiaan, kekerabatan atau silaturahmi saja. Begitu pun kehadiran warga masyarakat dalam acara-acara keluarga Cendana. Bahkan mungkin mereka sengaja dimobilisasi oleh pihak tertentu. Sebab, hasil pemilu dari waktu ke waktu bertolak belakang dengan itu. Partai politik-partai politik yang terasosiasi dengan keluarga Cendana, kecuali Golkar yang sudah menyatakan diri berparadigma baru, tak pernah beroleh dukungan suara rakyat yang signifikan.
Teranyar adalah Partai Berkarya. Parpol yang didirikan dan diketuai Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Soeharto, ini hanya mendapatkan 2.929.495 suara atau 2,09 persen dari suara nasional Pemilu 2019. Partai Berkarya pun tidak lolos ke Senayan. Bahkan kini terjadi dualisme kepemimpinan antara Tommy Soeharto dan Muchdi Pr.
Tidak adanya dukungan suara rakyat yang signifikan bagi parpol yang terasosiasi dengan rezim Orba membuktikan bahwa kebangkitan Orba di dunia politik Tanah Air tidaklah riil, konkret atau faktual, tetapi hanya kamuflase belaka.
Atau mungkinkah mayoritas pendukung Orba tak perlu parpol baru lagi, karena mereka sudah bisa menyalurkan aspirasinya ke parpol-parpol yang “tidak galak” terhadap Orba? Sebut saja Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jika demikian, berarti sesungguhnya sudah cukup lama kekuatan Orba bangkit, dan bukan cuma kamuflase belaka. Benarkah?
Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
About The Author
