Medan, hariandialog.co.id.- Polri mengajak insan pers untuk
bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi kondusif dan sejuk
menyusul tahun politik Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai di
tahun ini.
Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Prof. Dr.
Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., saat membacakan sambutan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangkaian peringatan Hari Pers
Nasional (HPN), yang bertajuk ‘Sosialisasi Peran Kerja Sama Dewan
Pers-Polri Dalam Rangka Perlindungan Kemerdekaan Pers’ di Medan,
Sumatera Utara.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu,
Karowasidik Bareskrom Polri Brigkem Pol. Iwan Kurniawan dan para tokoh
pers.
Kadiv Humas menjelaskan, Polri dan Dewan Pers telah memiliki
kerja sama yang tertuang dalam sebuah nota kesepahaman mengenai
perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait
penyalahgunaan profesi, termasuk juga memberikan pedoman bagi Polri
dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang
publikasi konten dan penyiaran berita.
“Tentunya, perlu adanya peningkatan literasi kepada masyarakat
terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas
dalam mengkonsumsi informasi. Terlebih lagi, memasuki tahun poltik
akan terjadi peningkatan berita hoaks, kampanye negatif atau hitam,
politik identitas, dan sebagainya yang dapat membuat masyarakat mudah
terprovokasi dan terpolarisasi,” jelas Irjen Pol. Dedi Prasetyo,
Selasa (07-02-2023).
Menurut Kadiv Humas, menjelang tahun politik ini penyebaran
hoaks disebabkan tiga fenomena baru yang terjadi di media.
Pertama, dikarenakan konvergensi media. Di mana pemilik media massa
memiliki lebih dari satu jenis media, sehingga bila terjadi penyebaran
berita tanpa fakta dan data menjadi satu hoaks. Kedua, karena adanya
citizen jurnalism di mana setiap orang bisa menjadi pembuat media yang
akhirnya tersebar tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Ketiga,
viralogi di mana sebuah pemberitaan tersebar dengan cepat menjadi
trending dan masyarakat tidak memiliki kecukupan memilah dan
mengonfirmasi berita tersebut. “Oleh sebab itu konten positif yang
disertai fakta kebenaran harus lebih banyak memenuhi ruang digital,
sekaligus menekan konten negatif untuk tidak menjadi trending isu.
Selain itu, masyarakat harus memiliki kemampuan dalam memilah,
memilih, dan mengkonfirmasi informasi yang dibutuhkannya,” lanjut
mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Irjen Pol. Dedi menyebutkan, Menteri Komunikasi dan
Informatika, Johnny G. Plate telah mengungkapkan bahwa pada periode
agustus 2018 hingga april 2019, total jumlah hoaks yang berhasil
diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh kominfo sebanyak
1.731 konten.
Artinya, rata-rata hoaks setiap bulannya sekitar 192 konten.
Sedangkan menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14
Februari 2024, Kominfo melakukan pendataan dengan metode surveillance
system dan pada tanggal 4 Januari 2023 merilis bahwa telah ditemukan
1.321 konten hoaks politik.
Dari rilis tersebut menunjukkan bahwa konten hoaks sudah
cukup tinggi penyebarannya, padahal baru memasuki tahap awal pemilu
2024. Dengan demikian, diprediksi konten hoaks akan meningkat lebih
tinggi menjelang masa kampanye. “Dalam perkembangan teknologi dan
informasi yang serba digital seperti saat ini, arus informasi sangat
tergantung pada tiga aspek dimana konvergensi media, citizen jurnalism
dan masifnya penggunaan media sosial menjadi hal yang harus diperketat
pengawasannya,” pungkas Dedi. (tribata/redak01).
About The Author
