Jakarta, hariandialog.co.id.— Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi
mendadak mengumumkan pembubaran parlemen, hanya tiga bulan setelah
resmi menjabat sebagai PM perempuan pertama negara tersebut.
Pembubaran parlemen yang rencananya bakal dilakukan pada 23
Januari ini, lantaran Takaichi akan mempercepat pemilihan umum
nasional. Takaichi mempercepat pemilu demi mencari dukungan dari para
pemilih atas kebijakannya meningkatkan pengeluaran negara, pemotongan
pajak, hingga strategi di sektor keamanan. “Hari ini, saya sebagai
perdana menteri, telah memutuskan untuk membubarkan majelis rendah
pada 23 Januari,” kata Takaichi dalam konferensi pers, seperti
dilansir Reuters.
Pemilu nasional yang dijadwalkan akan digelar pada 8
Februari itu akan menentukan seluruh 456 kursi di majelis rendah, dan
menjadi “ujian” bagi Takaichi sejak resmi memimpin Jepang.
Keputusan Takaichi untuk menggelar pemilu lebih awal juga
dinilai menjadi langkah strategis, demi memanfaatkan dukungan publik
yang masih tinggi.
Selain itu, langkah Takaichi juga diharapkan bisa memperkuat
posisinya di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa,
sekaligus memperkuat mayoritas koalisi pemerintahan. “Saya
mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada
pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka
akan mempercayakan saya untuk mengelola negara,” ungkap Takaichi.
Pada pemilu ini, Takaichi mengatakan targetnya adalah agar
koalisi Partai LDP dan Ishin bisa mempertahankan suara mayoritas di
majelis rendah.
Sementara penantang dalam pemilu nanti adalah Aliansi
Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dan Komeito.
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga penyiaran publik NHK
pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu kenaikan harga
sebagai hal paling krusial, disusul isu diplomasi dan keamanan
nasional.
Di awal kepemimpinannya, Takaichi menjanjikan penghentian
sementara pajak konsumsi sebesar 8% untuk makanan selama dua tahun.
Sementara kebijakannya mengenai pengeluaran negara diharapkan
bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pengeluaran rumah
tangga, dan meningkatkan pendapatan pajak lainnya,tulis cnni.
(rizki-01)
