By dialog Jakarta, hariandialog.co.id.-Presiden Prabowo Subianto
memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menarik kembali lahan-lahan terlantar,
dijadikan aset negara. Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang
Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
Merespons perintah Prabowo itu, Nusron Wahid mengatakan,
telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk
kategori tanah telantar. “Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah
berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang.
Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah
telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” kata Nusron dalam
keterangan resmi, Selasa, 6 Mei 2025.
Tak hanya itu, dia mengaku sedang mendiskusikan langkah
selanjutnya terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai
sekitar 40 ribu hektare (ha). “Pemanfaatan aset tersebut dilakukan
untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau
tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujarnya.
“Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam
berbagai macam tujuan. Seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan,
hingga energi terbarukan,” tambahnya.
Nusron menegaskan, kajian mendalam akan dilakukan sebelum
rencana pemanfaatan diluncurkan secara resmi. “Nanti akan kita kaji,
dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” ucapnya.
Tanah Terlantar Dikembalikan ke Negara
Disebutkan, dalam Rapat Kabinet Paripurna itu Presiden Prabowo
memaparkan aset Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang
mencatatkan assets under management atau aset dalam pengelolaan
sebenarnya sebesar US$982 miliar. Namun aset negara seperti kawasan
Gelora Bung Karno, Senayan ternyata memiliki nilai taksiran yang lebih
besar dari 10 tahun lalu.
“Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti, nah ini
kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan,
saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri (Kementerian) yang
punya aset banyak ini aset disembunyikan, gak tau nanti udah ganti 3-4
kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan. banyak aset negara
itu hilang gak jelas,” kata Prabowo.
“Selama sekian puluh tahun itu Senayan gak jelas, yang ini dikuasai,
yang itu dikuasai. Kemudian kita lupa selain senayan sekitar 200
hektare, ternyata ada kemayroran 400 hektare lebih,” tambahnya.
Presiden lalu memerintahkan Menteri Nusron Wahid memeriksa
konsesi-konsesi tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna
Usaha (HGU)-nya sudah jatuh tempo.”Pak Nusron, nanti cek dan teliti
ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB)
yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Prabowo, tulis
cnbc. (abira-01)