Oleh: Karyudi Sutajah Putra
“Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.” (WS Rendra)
Jakarta juara tata kota terburuk. Anies Baswedan juara tata kata terbaik.
Adalah Platform Architecture Rethinking The Future yang menilai 10 kota di dunia yang memiliki tata kota terburuk. Jakarta juara pertama.
Juara kedua adalah Dubai, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan juara ketiga adalah Brasilia, Brasil.
Berikutnya, peringkat ke-4 hingga ke-10 adalah Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), Sao Paulo, Brasil, Boston, Massachusetts, AS, Missoula, Montana, AS, Naypyidaw, Myanmar, New Orleans, Louisiana, AS, dan Dhaka, Bangladesh.
Bahkan dengan negara miskin seperti Myanmar dan Bangladesh saja Jakarta masih kalah jauh dalam hal tata kota.
Jakarta dinilai sebagai kota dengan desain terburuk di Bumi. Musababnya, ruang hijau terbuka kurang memadai, kemacetan lalu-lintas cukup ekstrem, dan perluasan kota tidak terencana. Kemacetan lalu-lintas di Jakarta salah satu penyebabnya ialah pembangunan infrastruktur.
Kalau mau jujur, sebenarnya bukan semata-mata salah Anies Baswedan ketika Jakarta dinilai sebagai kota dengan penataan terburuk di dunia. Sebab, Gubernur DKI Jakarta itu baru empat tahun memimpin Ibu Kota. Gubernur-gubernur sebelumnya sejak Orde Lama hingga Orde Baru bahkan kini Orde Reformasi pun punya andil, mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo yang kini Presiden RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Djarot Syaiful Hidayat.
Bahkan Sutiyoso meninggalkan legacy atau warisan abadi berupa tiang-tiang beton penyangga jalur kereta layang yang hingga kini mangkrak enggak keruan, seperti di Senayan dan Kuningan, Jakarta Selatan, yang memperparah kemacetan lalu-lintas.
Hanya saja karena saat ini Anies masih menjabat, maka beban Jakarta sebagai kota dengan penataan infrastuktur terburuk di dunia itu lalu dipikulkan ke pundaknya.
Sejak awal menjabat tahun 2017 hingga hari ini, belum ada pembangunan infrastruktur yang secara signifikan dikerjakan Anies. Paling bongkar-pasang trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta membuat jalur sepeda.
Sekalinya mau mempercantik kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan instalasi bambu “Getih Getah”, Anies justru banyak mendapat kritik karena dinilai buruk dan hanya menghamburkan anggaran. Instalasi seharga Rp 550 juta itu pun hanya mampu bertahan 11 bulan.
Anies kini sedang membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Entah apakah nanti setelah JIS itu rampung lalu Jakarta akan tetap menjadi wilayah dengan tata kota terburuk di dunia atau tidak. Yang jelas, Anies menjadikan JIS sebagai “masterpiece” atau karya agungnya.
Tata Kata
Mungkin karena tidak berlatar belakang insinyur atau arsitek, diakui atau tidak, Anies Baswedan memiliki kelemahan dalam hal tata kota. Sesuai teori kompensasi, kelemahan itu kemudian ia tutupi dengan kemahirannya menata kata. Anies pun bangga akan keahliannya itu.
Bahkan keahlian Anies dalam tata kata seakan mendapat “legitimasi” ketika seorang aktivis berusia 16 tahun asal Swedia, Greta Thunberg, terpilih sebagai “Person of the Year 2019” versi Majalah TIME. Anies menyebut Greta sebagai sosok yang berhasil menggerakkan dunia dengan kata-kata.
Greta adalah aktivis lingkungan yang vokal mendesakkan pengambilan langkah menghadapi krisis iklim global.
Dia memulai aksinya pada Agustus 2018 dengan membolos sekolah lalu berkemah di depan gedung parlemen Swedia. Ia mendesak pemerintah setempat mengambil tindakan atas bahaya climate change (perubahan iklim). Dari sana, kampanye Greta kian membesar menjadi gerakan global.
Anies menyebut aksi Greta itu sebagai contoh pentingnya bernarasi. Bahkan Anies kemudian mengkritik mereka yang menganggap kata-kata tidak penting, yang penting kerja.
Ketika dikritik soal pembangunan trotoar yang terlalu lebar, seperti di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, yang justru menjadi biang kemacetan, misalnya, Anies berkelit. Menurutnya, yang menyebabkan kemacetan adalah kendaraan bermotor, bukan trotoar atau pejalan kaki.
Ketika sebagian wilayah Jakarta dilanda banjir meski baru diguyur hujan sebentar, Anies berkelit, itu bukan banjir, melainkan genangan yang sebentar saja akan hilang.
Ketika dalam mengelola sungai dikritik hanya meniru cara Ahok, Anies pun berkelit, bila Ahok menggunakan istilah normalisasi sungai, dirinya menggunakan istilah naturalisasi sungai. Naturalisasi menurut Anies berbeda dengan normalisasi. Padahal substansinya sama, hanya beda istilah.
Ketika keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dikritik DPRD DKI Jakarta hanya menghamburkan anggaran, Anies berkelit, banyaknya kritik terhadap TGUPP justru membuktikan bahwa kinerja lembaga yang diisi orang-orang dekatnya itu sangat dirasakan masyarakat.
Ketika melakukan penggusuran permukiman di sejumlah titik sebagaimana Ahok, Anies berkelit bukan menggusur, melainkan menggeser.
Ketika kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dulu ditertibkan Ahok kini kembali semrawut dan macet akibat keberadaan para pedagang kaki lima memenuhi trotoar bahkan bahu jalan, Anies melakukan pembiaran dengan dalih demi keberpihakan kepada rakyat kecil.
Perkosa Kata
Anies seolah “memperkosa” kata-kata, sehingga maknanya harus sesuai dengan kehendaknya.
Padahal, banyak sastrawan besar, yang tentu saja lebih ahli dalam tata kata daripada Anies, justru ingin melepaskan, membebaskan atau memerdekakan kata-kata dari maknanya, apalagi makna yang “diperkosa”. Sutardji Calzoum Bachri, contohnya.
Persoalannya lagi, Anies adalah seorang gubernur yang merupakan eksekutor kebijakan, bukan aktivis seperti Greta, atau legislator yang tugas pokok dan fungsinya memang mengkritik atau mengawasi eksekutif.
“What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet,” kata William Shakespeare (1564-1616), pujangga terbesar Inggris, yang artinya kurang lebih, “Apalah arti sebuah nama? Andaikata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi.”
Ingat pula kredo puisi Sutardji Calzoum Bachri (80). Katanya, “Kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Dia bukanlah seperti pipa yang menyalurkan air. Kata-kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas. Kalau diumpamakan dengan kursi, kata adalah kursi itu sendiri dan bukan alat untuk duduk. Kalau diumpamakan dengan pisau, dia adalah pisau itu sendiri dan bukan alat untuk memotong atau menikam.”
Dalam kesehari-harian, kata Tardji, kata cenderung dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengertian. Kata dianggap sebagai pesuruh untuk menyampaikan pengertian, dan dilupakan kedudukannya yang merdeka sebagai pengertian.
Kata-kata, tegas Tardji, haruslah bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri.
“Dalam puisi saya, saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggu mereka seperti Kamus dan penjajahan-penjajahan lain seperti moral kata yang dibebankan masyarakat kepada kata-kata tertentu dengan dianggap kotor (obscene) serta penjajahan gramatika. Bila kata-kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan. Karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri, dan menentukan kemauannya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul, karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba, karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya, yang kreatif,” kata penyair kelahiran Riau itu (http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Kredo Puisi).
Anies tampaknya juga menafikan apa kata WS Rendra (1935-2009). Penyair berjuluk Si Burung Merak itu menyatakan, “Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.”
Bagi Anies, sebuah pekerjaan mungkin cukup berhenti atau selesai pada kata-kata atau bila sudah dikatakan, tidak perlu tindakan lebih lanjut.
Sebaliknya bagi Rendra, kata-kata adalah sekadar kata-kata itu sendiri, yang harus di-follow up dengan tindakan atau perjuangan, sehingga kata-kata menjadi bermakna, karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.
Mungkin karena sering “memperkosa” kata-kata itulah maka tidak ada kreativitas dari Anies dalam menata kota. Ia berhenti sebatas sebagai ahli tata kata, bukan tata kota.
Alhasil, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan penataan terburuk di dunia. Tak masalah, yang penting gubernurnya juara tata kata.
Karyudi Sutujah Putra, pegiat media, tinggal di Jakarta.
About The Author
