Medan, hariandialog.co.id.-PT BANK Sumut (Perseroda) sebagai salah
satu bank penyalur pembiayaan telah melakukan pemetaan awal terhadap
debitur terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara dan menyiapkan
langkah teknis untuk menjalankan relaksasi. “Tahap awal pemetaan
sekitar 1.022 debitur masuk kategori terdampak. Kemudian, masuk skema
relaksasi sekitar 17.875 debitur dengan nilai baki debet Rp 1,31
triliun,” kata Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Jumat, 13
Maret 2026.
Selain itu, terdapat sekitar 1.081 debitur yang masuk
kategori restrukturisasi dengan baki debet Rp 69 miliar, sementara
kategori prioritas lainnya memiliki nilai sekitar Rp 60 miliar.
Sebaran debitur terdampak terbesar berada di wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Mandailingnatal. “Kami siap
menjalankan relaksasi sesuai ketentuan Permenko dan aturan internal
bank,” ujarnya.
Pemerintah mulai menjalankan kebijakan relaksasi pembiayaan
untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak bencana
Sumatra melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pascabencana.
Hasil pemetaan, ada 193 ribu debitur UMKM terdampak bencana
di tiga provinsi dengan total baki debet sekitar Rp 11 triliun.
Sebanyak 44 ribu debitur dari Sumut, sementara Aceh tercatat sekitar
121 ribu debitur dan Sumatera Barat sekitar 27 ribu debitur. Angka ini
masih bersifat sementara dan akan diperbarui hingga batas akhir fase
pemetaan.
“Tahun ini 0 persen, tidak dibebankan bunga, tahun depan naik
ke 3 persen. Bank akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM dari 193
ribu ini yang betul-betul tidak mampu membayar dan masih punya
kemampuan membayar,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat
koordinasi pemulihan ekonomi yang melibatkan kementerian terkait,
pemerintah daerah dan bank penyalur KUR.
Maman mengatakan, penanganan pelaku UMKM debitur KUR
difokuskan pada tiga langkah utama pemulihan ekonomi, yakni memperluas
akses pembiayaan, memulihkan produksi dan membuka akses pasar.
Penanganan pun dibagi dua. Pertama untuk UMKM yang sudah memiliki
pembiayaan di bank, kedua yang belum terakses pembiayaan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan siap mempercepat
sinkronisasi data debitur terdampak agar program relaksasi segera
dirasakan masyarakat. Dia menegaskan pentingnya konsolidasi data
antara pemerintah daerah, kementerian dan bank penyalur. “Targetnya 31
Maret data sudah final,” ujarnya, tulis tempo. (anada-01)
