Jakarta, hariandialog.co.id.- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
atau Walhi buka suara dan mengungkapkan pemerintah saat ini sedang
mengembangkan proyek shrimp estate yang dapat mengancam ekosistem
mangrove di Tanah Air.
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Parid Ridwanuddin
mengatakan, proyek ini memiliki konsep yang sama dengan food estate
yang terbukti telah gagal dan merusak lingkungan. “Konsep food estate
yang di hutan disalin ke pesisir. Jadi kalau di darat atau di hutan
kita tahu gagal, nah kegagalan ini ingin diulang di pesisir,” ujar
Parid dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, 23 Januari 2024.
Parid menjelaskan shrimp estate yang tengah dibangun
oleh pemerintah itu berfokus pada komoditas udang vaname. Komoditas
itu dipilih karena mempunyai pasar yang tinggi di luar negeri dan
domestik. Lokasi proyek shrimp estate, di antaranya di Kebumen Jawa
Tengah.
Selain itu, Parid mengungkapkan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) juga telah meresmikan lagi shrimp estate di Sumba,
Nusa Tenggara Timur. Lahan pesisir yang dibuka di Sumba, ujar Parid,
sangat luas sehingga berdampak pada semakin menyusutnya ekosistem
mangrove.
Menurut dia, proyek shrimp estate ini adalah sebuah
ironi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap membawa isu
pelestarian mangrove. Bahkan, Indonesia dipilih menjadi ketua bersama
Climate Allince pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim
Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties (COP)
28 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Dalam forum itu, Indonesia dipilih untuk memimpin puluhan
negara yang memiliki konsentrasi terhadap ekosistem mangrove. “Tetapi
kebijakan di dalam negeri justru malah bertabrakan atau kontradiksi,
di antaranya kalau soal shrimp estate ini,” ucap Parid.
Ia pun mengecam proyek shrimp estate ini karena
berpotensi mengulang kegagalan food estate. Menurutnya, proyek shrimp
estate dapat membuat hutan mangrove habis dan hilangnya banyak
wilayah-wilayah pesisir yang selama ini dikelola masyarakat.
Sementara itu Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan
berkomitmen mengatasi krisis pangan dengan pendekatan berbeda. Tidak
membabat hutan seperti program food estate yang dilaksanakan sekarang
ini. Pernyataan Ganjar itu disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif
TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto.
Menurut Heru, Ganjar tidak akan melanjutkan program
lumbung pangan (food estate) seperti dijalankan sekarang, dimana
program itu disebutnya dilakukan dengan menyiapkan lahan luas dengan
sebagian menebang hutan lalu melaksanakan usaha pertanian di atasnya.
Dia mengatakan, ketahanan pangan yang nanti dipakai
mengusung pendekatan yang mengintegrasikan lahan-lahan petani, yang
kecil-kecil hingga mencapai skala ekonomi tertentu. Sehingga
pengusahaan (korporatisasi) secara ekonomis, dalam satu ekosistem
pertanian terpadu sebagai usaha bersama. “Dengan begitu mekanisasi
pertanian dan intensifikasi pertanian bisa dilakukan, sehingga petani
naik kelas dari buruh tani menjadi pengusaha tani,” kata Heru, melalui
keterangan tertulis, Selasa, 23 Januari 2024.
Ekosistem pertanian terpadu meningkatkan produksi
pangan, katanya, untuk memastikan ketersediaan teknologi dan
aksesibilitas mekanisasi pertanian. Selanjutnya, merevitalisasi
produksi dengan pupuk dan pendampingan teknis optimal, dan tak kalah
penting terkoneksi digital untuk akses pasar yang adil dan stabil.
“Ada lagi integrasi sistem informasi kemandirian pangan dan
pengurangan impor,” ujarnya.
Heru juga menjelaskan pelibatan anak muda sebagai
akselerator petani masa depan sebagaimana sering disampaikan
Ganjar-Mahfud saat menemui masyarakat. Menurutnya, semua itu
mengadopsi model pertanian berkelanjutan yang berpihak pada
lingkungan. “Dengan demikian kita bisa mengatasi krisis pangan. Petani
bangga bertani dan naik kelas dari buruh tani menjadi pengusaha tani,
dan anak muda akan bangga ikut bertani. Ekonomi sirkular mendukung
pembangunan desa akan tumbuh berkembang,” ujar dia tulis tempo.co..
Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa diperlukan komitmen
dan keberanian mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal itu
disampaikan dalam debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention
Center, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Januari 2024.
Mahfud berpendapat, bahwa telah terjadi kerusakan
lingkungan di bumi, akibat tingkah laku manusia di darat dan laut.
“Saya yakin, ini tidak mudah, tapi ada dua hal penting yakni komitmen
dan keberanian,” katanya. (tim-01).
About The Author
