Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal
mengungkapkan, masuknya 105.000 unit pickup impor akan membuat output
produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun.
Pada akhirnya hal itu dapat memicu pengurangan kontrak
kerja hingga PHK para pekerja di sektor otomotif. “Anggota kami di
produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada
potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000
pickup dari India,” ujar Said Iqbal dikutip dari keterangan
tertulisnya.
“Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan
yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini
kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?” tegasnya.
Iqbal menilai kebijakan tersebut ironis karena menggunakan
uang rakyat yang bersumber dari pajak, namun justru berpotensi
menghidupi tenaga kerja luar negeri. Di sisi lain, buruh dalam negeri
menghadapi ancaman PHK. “Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi
buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK,”
ujar Said Iqbal.
Menurutnya, seandainya pengadaan mobil operasional KDMP
mengambil produk dalam negeri, dampaknya akan memperpanjang kontrak
buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil. Bahkan, ini juga menjadi
potensi membuka lapangan kerja baru.
Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah
tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam
periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000
tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang
ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” jelasnya.
KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan
rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif
dalam negeri. Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu,
Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan
produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Kalau harga
dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa
jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi.
Jangan malah impor,” ujarnya.
Lebih jauh, Iqbal meminta transparansi terkait pihak
importir serta proses kebijakan yang diambil. “Kami menduga, bukan
menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke
publik,” tegasnya, tulis dtc. (dika-01)
About The Author
