Jakarta, hariandialog.co.id.- WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Charles Honoris mengklaim tidak pernah diajak
berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional ihwal pengadaan 21 ribu unit
sepeda motor. Adapun Komisi IX DPR merupakan mitra kerja BGN.
Dia mengaku terkejut dengan pengadaan transportasi untuk
operasional proyek makan bergizi gratis (MBG) tersebut. dengan
pengadaan transportasi untuk operasional proyek makan bergizi gratis
(MBG)tersebut. “Tidak ada konsultasi, karena kalau disampaikan ke kami
(Komisi IX DPR) pasti akan kami tolak,” kata Charles ditemui di
kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.
Dia mempertanyakan dasar dan urgensi dari pengadaan motor
listrik untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebut. Menurut
dia, seharusnya BGN tidak menghamburkan anggaran untuk hal yang di
luar urusan pemenuhan gizi anak Indonesia.
Terlebih, dia berujar, sebetulnya pengadaan sepeda motor
untuk MBG ini telah ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi
Sadewa. “Tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di
Indonesia,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Charles mengatakan hingga saat ini belum mengetahui secara
utuh perihal pengadaan motor untuk MBG ini. Komisi IX DPR, kata dia,
bakal memanggil BGN untuk membahas perihal pengadaan puluhan ribu unit
sepeda motor ini. Komisinya telah menjadwalkan rapat tersebut pada
Senin, 13 April 2026.
Charles menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi
elemen penting dalam kebijakan pengadaan. Terlebih, kata dia, saat ini
Presiden Prabowo Subianto masih memberlakukan kebijakan penghematan
anggaran di tengah kondisi global.
Charles mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran itu
berdampak pada fiskal daerah. Menurut dia, tidak sedikit kepala daerah
di Indonesia yang mengeluhkan pemotongan dana transfer ke daerah untuk
memenuhi program prioritas, salah satunya MBG. “Sehingga kami rasa
sangat sedih ya, sangat prihatin ketika kemudian lembaga lain
melakukan efisiensi, anggaran yang digunakan di MBG justru tidak tepat
sasaran,” ucap Charles.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan 21
ribu sepeda motor untuk operasional MBG dilakukan dari anggaran tahun
2025. Dia menyatakan kendaraan roda dua itu bakal dibagikan kepada
kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. “Akan kami distribusikan nanti
untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di
daerah-daerah yang sulit,” ujar Dadan, Rabu, 8 April 2026.
Dadan mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk membeli satu
unit sepeda motor itu sebesar Rp 42 juta. Menurut dia, harga motor
listrik itu berada di bawah harga pasar. “Harga pasaran Rp 52 juta,
tapi kami beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,”
ucapnya, tulis tempo. (salem-01)
About The Author
