Yogyakarta, hariandialog.co.id.- SEJUMLAH dosen Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta resah dengan pemerintah yang meminta perguruan tinggi
membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG. Mereka mendesak Rektor
UGM Ova Emilia bersikap tegas menolak pembangunan dapur MBG di kampus.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta Herlambang P.Wiratraman menyatakan proyek MBG
bertentangan dengan hak asasi manusia karena pemerintah menjalankan
program itu secara ugal-ugalan, sarat korupsi, dan menguras anggaran
kebutuhan dasar warga negara yakni pendidikan.
Menurut dia, proyek itu hanya menopang kepentingan penguasa
karena dapur dan yayasan yang menggarap terafiliasi dengan para
pendukung Presiden Prabowo dan aparat. Pemerintah bahkan melibatkan
tentara untuk terlibat dalam proyek MBG di sekolah.
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial itu
menyatakan kampus bukan alat politik untuk membersihkan dosa-dosa
proyek MBG. Dia mendesak Rektor UGM bersikap lugas atas tawaran kerja
sama pemerintah agar kampus membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi atau SPPG. “Kecuali memang sudah mati urat saraf malu dan
nuraninya, menundukkan diri pada kooptasi politik kekuasaan,” kata
Herlambang, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia berharap Rektor tegas dan fokus menjaga reputasi UGM
sesuai visinya yakni menjadi universitas riset kelas dunia yang
unggul, mandiri, bermartabat, dan dijiwai Pancasila. Sikap tegas itu
menjadi tantangan untuk membentengi kebebasan akademik demi peradaban
kemanusiaan. Kampus bukan tempat urusan dapur masak proyek MBG.
Dosen Fakultas Ilmu Budaya atau FIB UGM Achmad Munjid
menyatakan MBG termasuk proyek pemerintah yang bermasalah dengan
pengawasan yang lembek. Proyek ini tidak tepat sasaran dan tidak
efisien. UGM hendaknya menolak membangun dan mengelola MBG karena
kampus fokus pada riset, pengabdian, dan kebenaran ilmiah. “Buka dapur
MBG bukan tanggung jawab kampus,” kata dia.
Menurut dia, sejumlah dosen UGM resah dan intens
membicarakan MBG masuk kampus melalui percakapan WhatsApp. Mereka
berasal dari berbagai fakultas. Selain Fakultas Hukum dan FIB, ada
juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Filsafat, dan Ekonomi.
Pembahasan itu terjadi setelah Universitas Hasanuddin membangun dapur
MBG.
Pemerintah meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola
dapur MBG melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan
Hindayana. Hal itu diungkapkan saat meresmikan dapur MBG milik
Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 April 2026, tulis
tempo. (keano-01)
About The Author
