Jakarta, hariandialog.co.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan BUMN menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis RI mulai 1 September 2026. Ketentuan ini diungkap Prabowo usai mengumumkan pembentukan badan usaha khusus ekspor. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Komoditas strategis yang wajib diekspor melalui BUMN antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys). “Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu, 20 Mei 2026.
Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit – Batu Bara Hanya Dilakukan oleh BUMN Dalam paparan pembentukan badan khusus ekspor, implementasi kebijakan ini dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama adalah masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, eksportir mulai mengalihkan transaksinya ke BUMN. Proses transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri perlahan-lahan berpindah ke BUMN.
Tahap kedua merupakan masa implementasi penuh. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dagang baik ekspor maupun impor dengan buyer luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.
Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.
Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.
Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap langkah Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Rapat Paripurna DPR menjadi tradisi baru dalam penyusunan APBN.
Selama ini, pembacaan KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh menteri keuangan atas nama presiden, pada setiap 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan RAPBN. “Biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan KEM-PPKF memuat sejumlah asumsi makro ekonomi dalam bentuk rentang, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), hingga lifting minyak dan gas.
Selain itu, dokumen tersebut juga akan memuat pagu indikatif kementerian dan lembaga sebagai kerangka awal RAPBN 2027. “Ini adalah sebuah tradisi baru. Orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan,” ujar Misbakhun.
Misbakhun juga menepis anggapan langkah Prabowo membacakan langsung KEM-PPKF berkaitan dengan pelemahan rupiah maupun tekanan di pasar saham. Ia menilai keputusan ini lebih mencerminkan keinginan Prabowo agar APBN sejak awal menjadi instrumen kebijakan yang disampaikan langsung kepada publik oleh kepala negara.
“Menurut saya jangan ditarik soal situasi indeks harga saham gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan ke KEM-PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter,” pungkasnya, tulis cnni.
*TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyampaikan targetkan pertumbuhan ekonomi 2027 antara 5,8 hingga 6,5 %. Sedangkaninflasi di kisaran 1,5 hingga 3 persen.
Menurut Presiden target tersebut bisa diraih,jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha serta swasta secara bersama-sama memajukan prekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo juga mengatakan: Kita harus jujur terhadap diri sendiri dan masyarakat, terkait pertumbuhan ekonomi 5 persen, tetapi justru masyarakat miskin bertambah, dan kelas menengah menurun. Hal ini perlu mendapat jawaban secara ilmiah. Namun kemungkinan besar kata Presiden Prabowo, sistem perekonomian yang dijalankan saat ini tidak tepat, dan jika sistemnya tepat maka masyarakat akan Sejahtera. (Red-01)
About The Author
