Jakarta, hariandialog.co.id-Mei 2026. Tawa pecah di sebuah ruang diskusi yang sesak oleh angka, grafik, dan istilah teknokratis. Di tengah pembahasan yang semestinya kaku, namun di balik kelakar itu, ada bara yang sesungguhnya sedang menyala: pertarungan tentang cara negara mengelola uang rakyat.
Percakapan yang semula terdengar seperti olok-olok antarkawan birokrat perlahan berubah menjadi benturan gagasan yang lebih mendasar. Tentang janji kampanye. Tentang utang negara. Tentang siapa yang kelak menanggung beban ketika negara terlalu bernafsu membelanjakan masa depan.
Ada satu kalimat yang meluncur tanpa tedeng aling-aling: program pemerintah boleh dijalankan, bahkan wajib ditunaikan jika itu janji politik kepada pemilih. Tetapi anggaran negara bukanlah karpet ajaib yang bisa dibentangkan tanpa ujung. Ia berasal dari pajak rakyat. Dan ketika negara mulai menambal kekurangan dengan utang, sesungguhnya yang sedang digadaikan bukan sekadar angka fiskal, melainkan umur generasi berikutnya.
Di titik itu, forum ekonomi berubah menjadi semacam ruang pengakuan: bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang menghadapi paradoksnya sendiri.
Pemerintah gemar mengutip angka pertumbuhan di atas lima persen sebagai tanda kesehatan ekonomi. Tetapi di bawah permukaan statistik yang gemerlap, tabungan masyarakat kelas bawah justru menurun. Yang kaya semakin tebal bantalan finansialnya, sementara kelompok rentan makin tipis napasnya. Pertumbuhan bergerak, tetapi distribusinya pincang.
Di situlah kritik paling telak diarahkan: ekonomi tidak bisa terus diukur dengan euforia agregat. Sebab rata-rata sering kali menyembunyikan luka.
Bayangkan sebuah kendaraan yang melaju dari 40 kilometer menjadi 60 kilometer per jam. Mudah. Tetapi ketika kecepatannya sudah 200 kilometer per jam, menambah 20 kilometer lagi membutuhkan tenaga berlipat. Analogi itu dipakai untuk menertawakan kebiasaan lama pemerintah yang gemar membandingkan Indonesia dengan negara maju atau dengan era pertumbuhan satu dekade silam secara serampangan. Tidak apple to apple. Tapi lebih dari sekadar istilah akademik, sindiran itu sesungguhnya membidik penyakit lama birokrasi ekonomi Indonesia: kegemaran memoles angka tanpa membaca konteks.
Ketika Daerah Kehilangan Nafas
Drama sesungguhnya justru muncul ketika pembicaraan bergeser ke transfer anggaran daerah.
Di atas kertas, pengurangan transfer pusat mungkin terlihat seperti sekadar penyesuaian fiskal. Tetapi bagi banyak pemerintah daerah, itu ibarat memotong selang oksigen. Sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia hidup dari dana transfer pusat. Ketergantungannya bahkan mencapai sekitar 80 persen. Daerah belum punya mesin penerimaan yang cukup kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Ketika transfer dipotong kecil saja, efeknya sudah terasa: pajak bumi dan bangunan naik, tarif layanan daerah melonjak, masyarakat ribut. Pemerintah daerah mencari sumber pendapatan paling mudah dari objek yang tak mungkin berpindah: rumah warga.
Rumah menjadi sandera fiskal.
Dan kini, ketika pengurangan anggaran disebut mencapai 20 persen, kekhawatiran itu berubah menjadi alarm. Pertanyaannya sederhana: bagaimana daerah bisa tetap menyediakan layanan publik ketika ruang fiskalnya menyusut drastis?
Dalam situasi seperti itu, program makan bergizi gratis tampil sebagai pusat pusaran debat. Program ini dipertahankan sebagai janji politik yang harus dijalankan. Namun kritik diarahkan pada cara negara membiayainya. Sebab belanja yang terlalu besar untuk satu program berpotensi menggerus kemampuan negara membiayai kebutuhan lain: pendidikan, kesehatan, layanan daerah, hingga bantalan menghadapi krisis global.
Di sinilah diskusi ekonomi berubah menjadi upaya membasuh luka komunikasi antara negara dan publik.
Selama ini kritik terhadap kebijakan sering diposisikan sebagai tindakan anti-pemerintah. Padahal kritik yang muncul justru lahir dari kekhawatiran bahwa negara terlalu tergesa menekan pedal belanja tanpa menghitung panjang jalan di depan.
APBN yang Dipacu Seperti Mesin Balap
Ada bagian menarik ketika pembicaraan menyentuh pola belanja negara.
Indonesia punya tradisi fiskal yang aneh: lamban di awal tahun, panik di penghujung. Gedung dicat mendadak, acara digelar bertubi-tubi, proyek dipercepat menjelang tutup buku anggaran. Seorang kolega asing bahkan heran mengapa setiap datang ke Indonesia pada akhir tahun, bangunan-bangunan tampak baru dicat, meski kondisinya masih baik.
Jawabannya sederhana sekaligus tragis: demi menghabiskan anggaran.
Tahun ini pola itu berubah. Belanja negara dipacu sejak awal. Secara teoritis, itu tampak lebih sehat. Ekonomi didorong lebih cepat. Daya beli dijaga. Tetapi persoalannya bukan sekadar cepat atau lambat. Persoalannya: apakah negara memiliki cukup bahan bakar untuk bertahan ketika gejolak geopolitik memburuk?
Konflik global, harga minyak, ketidakpastian rantai pasok dan semuanya menuntut negara memiliki ruang cadangan fiskal. Jika anggaran sudah digas habis sejak awal tahun, kemampuan negara merespons guncangan akan mengecil.
Kekhawatiran itu terasa makin relevan ketika komposisi belanja lebih banyak mengalir ke belanja barang ketimbang belanja modal produktif. Padahal sejarah ekonomi berkali-kali menunjukkan: pertumbuhan jangka panjang lahir dari investasi yang tepat sasaran, bukan dari pesta konsumsi birokrasi.
Sebuah jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar bisa menurunkan ongkos logistik dan memperbesar aktivitas ekonomi. Tetapi proyek mercusuar yang berdiri di ruang kosong hanya akan menjadi monumen dari ambisi yang gagal membaca kebutuhan nyata.
Negara kerap terjebak pada ilusi bahwa semua infrastruktur identik dengan kemajuan. Padahal banyak proyek justru tumbuh seperti bangunan megah tanpa denyut kehidupan.
Statistik dan Lubang Kepercayaan
Di penghujung waktu, nada pembicaraan menjadi lebih sunyi. Angka-angka statistik dibedah dengan nada nyaris sinis.
Ada pertanyaan sederhana yang dilemparkan: masuk akalkah ekonomi disebut tumbuh di atas lima persen sementara penerimaan pajak justru terkontraksi?
Pertanyaan itu terdengar teknis, tetapi sesungguhnya menyentuh inti paling rapuh dari ekonomi modern: kepercayaan publik terhadap data negara.
Ketika pertumbuhan diumumkan tinggi tetapi masyarakat tidak merasa hidupnya membaik, statistik berubah menjadi bahasa yang asing. Publik mulai meragukan apakah angka-angka itu benar-benar menggambarkan kenyataan, atau sekadar kosmetik fiskal yang dipoles untuk menjaga optimisme.
Dan di titik itulah hubungan negara dengan rakyat menjadi renggang.
Ekonomi bukan sekadar soal tabel APBN atau presentasi makro. Ia adalah soal rasa aman masyarakat ketika harga pangan naik. Soal kecemasan pemerintah daerah yang kehilangan ruang gerak. Soal kelas menengah yang perlahan turun kasta tanpa sadar. Soal generasi muda yang akan mewarisi utang dari keputusan yang mereka tidak pernah ikut tetapkan.
Epilog
Di negeri yang terlalu sering gaduh oleh slogan pembangunan, diskusi itu terasa seperti jeda yang langka. Ada tawa, sindiran, juga kalimat-kalimat tajam yang meluncur tanpa kemasan diplomatis. Namun di balik seluruh kerasnya kritik, tersimpan kegelisahan yang sebenarnya sederhana: jangan sampai negara terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi lupa mendengar denyut orang-orang yang hidup di bawah grafik itu.
Sebab ekonomi, pada akhirnya, bukan perkara seberapa tinggi mesin negara meraung. Melainkan seberapa jauh ia mampu membawa rakyatnya berjalan tanpa tercecer di tikungan sejarah. (Disadur dari presentasi seorang teman ekonom)
Editor : Nagon – Aki
About The Author
