Jakarta, hariandialog.co.id.- — Sejumlah pihak beramai-ramai
membantah dugaan keterlibatan mereka dalam dugaan kasus korupsi tata
kelola program makan bergizi gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan mereka usai Mantan Wakil Kepala
Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya selaku salah satu tersangka
mengancam bakal mengungkap daftar nama-nama yang terlibat dalam kasus
korupsi MBG.
Sony telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator
(JC) dalam perkara tersebut. Status itu memberikannya perlindungan
khusus jika dirinya bersedia membongkar keterlibatan pihak lain.
Kuasa hukum Sony mengungkap ada 26 nama yang terlibat dalam
kasus korupsi MBG. Pengacara Sony, Krisna Murti menyebut puluhan
nama-nama besar itu telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak)
legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru
sebagian aja,” ujar Krisna.
Meski Krisna tak merinci nama-nama itu ke publik, beberapa
nama telah menyampaikan bantahan. Mereka mulai dari legislatif,
menteri, hingga kepala daerah.
Bantahan ketum Partai Demokrat
Partai Demokrat menegaskan tak memiliki hubungan dengan
mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya yang telah menjadi tersangka
dalam kasus tersebut. Demokrat mengaku tak pernah merekomendasikan
siapapun untuk mendapat jatah proyek program MBG.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat
Herzaky Mahendra Putra menyatakan AHY tidak mengenal sosok Sony
Sonjaya. Menurut dia, AHY juga tidak pernah bertemu maupun
berkomunikasi dengan yang bersangkutan. “Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya.
AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony
Sonjaya,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 juni
2026
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan,
ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program
SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung,” kata imbuhnya.
Komisi IX sebut hoaks
Wakil Ketua Komisi IX DPR bidang kesehatan, Yahya Zaini
membantah pihaknya terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Yahya, info
yang sempat beredar di media sosial dan menyebut keterlibatan pihaknya
adalah hoaks.
“Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN.
Itu infonya hoaks,” kata politikus Partai Golkar itu saat dihubungi,
Rabu (10/6).
Selain Yahya, nama lain yang beredar di media sosial adalah
anggota Komisi IX Irma Chaniago. Anggota DPR dari Fraksi PAN itu juga
sebelumnya ikut membantah.
Wakil ketua KPK angkat suara
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh
Rohcahyanto setelah namanya ikut beredar. Fitroh menegaskan sama
sekali tidak mengenal Sony Sonjaya. “Saya tidak kenal secara personal
dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur,
apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur,” ujar Fitroh
saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (10/6).
Sementara, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fitroh
tidak mempunyai hubungan dengan Sony Sonjaya. Adapun untuk yayasan
yang dikaitkan dengan program MBG, itu sudah dibentuk jauh-jauh hari
sebelumnya. “Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony
Sonjaya,” ucap Budi.
“Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum
adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan
sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
sekitar,” lanjutnya.
Bima Arya juga bantah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga ikut membantah
dugaan keterlibatannya di kasus korupsi MBG.
Dia mengakui sempat berkoordinasi dengan BGN. Namun,
komunikasi itu hanya terkait tugas kerja, bukan untuk kepentingan
pribadi. “Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki
dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di
rapat koordinasi resmi,” katanya.
Bima menjelaskan berdasar Keppres Nomot 28 Tahun 2025
tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa
tugas dari Kemendagri.
Salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian kendala dan
hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN.
Ia mengaku berkoordinasi dengan pimpinan BGN dan para
Kepala Daerah untuk menyelesaikan persoalan lapangan. “Termasuk
masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas kemendagri. Ada juga
laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang
perlu ditindaklanjuti,” katanya.
Klarifikasi Dudung
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman
ikut membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki SPPG atau dapur
program MBG melalui eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan
Hindayana.
Dudung mengaku pernah menghubungi Dadan terkait permintaan
sebuah pesantren untuk jadi penerima manfaat sekaligus pelaksana MBG.
Namun ia mengklaim tidak terlibat proses selanjutnya. “Ada berita Pak
Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan,
jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan
dekat dengan pesantren,” kata Dudung dalam konferensi pers di KSP,
Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menjelaskan sejumlah pengurus pesantren meminta bantuan
untuk dikenalkan kepada Dadan. Saat itu, kata Dudung, pesantren yang
dimaksud telah memiliki kesiapan administratif untuk mengikuti program
MBG.
Menurut Dudung, pesantren tersebut memiliki jumlah santri
yang besar sehingga dinilai berpotensi menjadi titik pelaksanaan
program dapur MBG.
“Ada pengurus-pengurus pesantren itu menyampaikan kepada saya bahwa
ada program memang pesantren untuk sebagai sasaran penerima manfaat
karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000
sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,” ujarnya.
Dudung mengatakan dirinya kemudian menyampaikan informasi
tersebut kepada Dadan. Namun setelah proses perkenalan dilakukan, ia
mengaku tidak lagi terlibat dalam pembahasan lanjutan.
Ia bahkan meminta pihak pesantren berkoordinasi langsung
dengan stafnya untuk menindaklanjuti komunikasi dengan pihak BGN,
tulis cnni. (salim-01)
About The Author
