Jakarta, hariandialog.co.id.- – Perwakilan mahasiswa dari Universitas
Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang berdemo di Patung
Kuda, Jakarta Pusat, menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka
menyampaikan langsung tuntutan aksi kepada Gibran.
“Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik
keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional,
mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak
Wapres,” kata Koordinator Aksi Muhammad Abdi Maludin usai pertemuan di
Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 15
Juni 2026.
Abdi menyebut tuntutan yang disampaikan terkait klaster
fiskal dan pendidikan, yakni meminta pembekuan sementara pelaksanaan
program MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah untuk
diaudit transparansi. Kemudian mengalihkan efisiensi anggaran itu
untuk mensubsidi biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan
pendidikan terjangkau.
“Poin ketiga; Klaster hukum dan supremasi sipil. Ini mungkin
saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan
rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk
melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru
disahkan beberapa pekan yang lalu,” ucapnya.
Kemudian, tuntutan klaster krisis moneter dan energi. Dia
mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas
rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax karena
menghancurkan daya beli domestik masyarakat. “Apabila dalam waktu 5×24
jam paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pihak kedua melanggar,
mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi
memorandum ini. Maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua
telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,”
ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al
Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik dan menerima yang telah
disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan, kata dia, ada
mahasiswa yang menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat
nasional. “Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk
dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan
tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan
perundang-undangan,” kata Almuktabar.
Dia mengatakan Wapres Gibran akan membawa hasil kajian
mahasiswa ini ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Gibran akan
meneruskan tuntuan para mahasiswa kepada Prabowo lewat mekanisme
tertentu. “Oh ya, tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak
Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam
kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia,” imbuhnya,
tulis dtc. (ahit-01)
