Jakarta, hariandialog.co.id.- 337 Juta data kependudukan dan catatan
sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga
bocor dan dijual di Internet. Kemendagri menyebut bahwa data yang
beredar tidak sesuai dengan format yang ada.
“Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada
di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama
dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen
Dukcapil,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, saat
dihubungi, Minggu (16-07-2023).
Meski demikian, Kemendagri akan menyelidiki lebih lanjut
dugaam bocornya data itu. Kemendagri bakal bekerja sama dengan BSSN
dan Kemenkominfo. “Berkenaan dengan dugaan kebocoran database
kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama
dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait lainnya telah
melaksanakan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi
preventif. Kedua upaya tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan
hingga saat ini masih berproses secara cepat dan lebih mendalam untuk
menangani hal tersebut,” ujar Benny.
Benny pun berterima kasih kepada masyarakat yang telah
memberikan informasi mengenai dugaan kebocoran. Menurutnya, setiap
informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat. “Kami
menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat yang telah
menginformasikan dugaan kebocoran data tersebut dengan cepat, sehingga
kami dapat segera melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah
tindak lanjut,” katanya.
Diketahui, Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh
Aprianto, melalui akun Twitter miliknya mengatakan ada 337 juta data
kependudukan yang bocor.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337
juta data,” ujar Teguh dalam dalam postingannya tulis dtc.
Disampaikan Teguh, data Dukcapil yang dipastikan bocor
itu terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, NIK, nomor KK,
tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor
akta lahir/nikah, dan lainnya.
Teguh mengkritisi lembaga pemerintah, tepatnya Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo), yang tidak transparan setiap ada kasus
kebocoran data yang terjadi di Indonesia. “Padahal yg bocor itu adalah
data publik & yg menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan
rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali,” kata Teguh.
Dugaan kebocoran sebanyak 337 juta data Dukcapil yang tersebar di
darkweb itu dilakukan atas nama RRR. (pitta).
About The Author
