Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
buka suara soal utang Kementerian Keuangan sebesar Rp 16 triliun ke
Perum Bulog. Menurut Sri Mulyani, pembayaran baru dilakukan setelah
ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan
lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP,” katanya dalam konferensi
pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta BPKP melakukan audit
lebih cepat sehingga tagihannya bisa segera disampaikan ke Kementerian
Keuangan. “Jadi BPKP diminta audit lebih cepat sehingga tagihannya
bisa disampaikan kepada kita, namun ini harusnya tidak ada masalah,
Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar
menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar,” tambahnya.
Adapun tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan
beras pemerintah. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.
“Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati)
diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16
triliun,” ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6-11-2023) tulis dtc.
Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki
kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1
triliun. “Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap
pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan
ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8
triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun,” papar Airlangga. (pitta).
About The Author
