Jakarta, hariandialog.co.id.- Ekonom senior Faisal Basri
mengungkapkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang. Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak
menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga
mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.
“Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023.
Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus memang berhutang. Karena primary balance-nya minus,” ujar Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema “Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!” di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.
Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance
Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden
Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.
Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat
presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren
yang memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar
Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang
mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023
dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama
karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.
Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator
penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.
Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena
menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru. Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. “Peningkatannya 274 persen. Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat,” kata Faisal tulis tempo.
Faisal juga menyoroti peningkatan beban bunga ini telah
menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai program-program produktif lainnya. Kondisi ini pun dia sebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perencanaan anggaran yang berkelanjutan. “Ruang fiskalnya makin nyempit buat yang lain-lain,” kritiknya.
Situasi ini, menurut Faisal, harus segera diatasi dengan
perubahan paradigma dalam pengelolaan fiskal dan utang negara. Jika tidak, pemerintah akan terus terjebak dalam siklus utang yang semakin membebani anggaran dan membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang. “Maniak berhutang gitu,” katanya. (pitta-01)
About The Author
