Jakarta, hariandialog.co.id.- Kelompok massa mengatasnamakan Gerakan
Intelektual Muda Antikorupsi dan Ikatan Cendekia Wira (ICW) Muda
menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada Selasa, 21 Januari 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada KPK untuk
segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan
antropometri kit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga
merugikan negara hingga Rp427 miliar.
Sejak awal, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua
membawa misi besar untuk menekan angka stunting di Indonesia, yang
pada 2019 mencapai 27,7%.
Demi mendukung misi ini, Kemenkes mengalokasikan anggaran
besar untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk
pengadaan antropometri kit—alat ukur tumbuh kembang anak yang menjadi
kebutuhan mendesak di daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi.
Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2021
hingga kini justru mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek
tersebut. Mark-up harga signifikan pada kontrak pengadaan antropometri
kit 2022 dan 2023 menjadi sorotan utama.
Pada 2022, PT Berkembang Selaras Daya (Beseda) memenangkan
kontrak senilai Rp194,9 miliar dengan harga satuan Rp10,3 juta. Hanya
setahun berselang, harga satuan turun menjadi Rp8,1 juta, tetapi
jumlah kerugian negara justru semakin membengkak.
Menurut laporan, pengadaan tahun 2023 yang melibatkan
beberapa perusahaan seperti PT Data Pratama Karya Makmur dan PT Bakti
Bersama Roartha (BBR) juga menimbulkan kerugian besar.
Anggaran sebesar Rp850 miliar untuk proyek ini menyebabkan negara
merugi hingga Rp295 miliar, ditambah dugaan korupsi dari proyek 2022
yang mencapai Rp179 miliar, sehingga total kerugian negara mencapai
Rp427 miliar.
Yang lebih mengejutkan, kantor perusahaan yang memenangkan proyek
besar ini, seperti PT Data Pratama, dilaporkan berada di gang sempit
di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, tanpa profil perusahaan yang jelas
di internet. Sementara itu, PT BBR sebagai kontraktor utama, diduga
memiliki hubungan erat dengan tokoh politik yang kini menjabat sebagai
anggota DPR RI.
ICW Muda & Gerakan Intelektual Muda anti Korupsi mengecam keras
lambatnya pengusutan kasus ini oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Padahal,
angka kerugian negara yang fantastis ini berpotensi menghambat target
nasional untuk menekan angka stunting menjadi 19% pada 2024.
“Kasus ini bukan hanya soal angka-angka kerugian negara, tetapi soal
masa depan anak-anak Indonesia. Anggaran sebesar itu seharusnya
digunakan untuk menyelamatkan generasi mendatang, bukan untuk bancakan
oknum yang serakah,” kata Koordinator aksi, Hendri.
Hendri juga meminta pertanggungjawaban Menkes Budi Gunadi Sadikin
(BGS) dan penegak hukum mengusut tuntas kebijakan yang BGS yang
dinilai merugikan bangsa. Apakah benar kebijakan ini diambil
berdasarkan kajian yang matang, ataukah ada permainan bisnis yang
membahayakan ketahanan kesehatan nasional.
Apalagi di tengah seruan revolusi industri alkes lokal, justru
kebijakan BGS tergantung pada impor sehingga menjadi tamparan keras
bagi pelaku industri dalam negeri lantaran memperbesar risiko
ketidakstabilan kesehatan nasional.
“Kami mendesak audit menyeluruh atas kebijakan ini. Jika terbukti ada
pelanggaran, BGS harus dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan hanya
soal ekonomi, tapi juga masa depan kesehatan bangsa. Seret BGS,”
tambahnya.
Massa juga menggelar aksi demo di Gedung Kemenkes untuk mendesak
Menkes BGS bertanggungjawab atas persoalan tersebut.
Dalam aksi Gerakan Intelektual Muda anti Korupsi dan ICW Muda
menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
Menkes BGS harus bertanggung jawab terkait skandal dugaan Korupsi
Rp427 Miliar di Proyek Antropometri Kit Kemenkes.
Mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan dan memproses hukum
pihak-pihak terkait, termasuk oknum di Kemenkes dan perusahaan
penyedia. Terlebih informasi adanya dugaan korupsi tersebut sudah
masuk ke KPK.
Transparansi penuh dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.
Evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan antropometri kit untuk
memastikan tidak ada kerugian negara lebih lanjut. (han-01)
