Jakarta, hariandialog.co.id.- Bencana banjir bandang dan longsor yang
melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya sejak 24
November 2025 bukan hanya akibat curah hujan ekstrem.
Para pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebut bencana besar ini
terjadi karena interaksi tiga faktor: kondisi atmosfer yang sangat
aktif, kerusakan lingkungan yang menurunkan daya resap tanah, serta
melemahnya kapasitas tampung wilayah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 November
mencatat 34 korban meninggal dunia, 52 hilang, dan ribuan warga
mengungsi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses
pencarian dan verifikasi laporan di lapangan.
Ketua Program Studi Meteorologi ITB, Muhammad Rais Abdillah,
menjelaskan wilayah Sumatera bagian utara memang sedang berada pada
puncak musim hujan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah
lain di Indonesia.
“Memang wilayah Tapanuli sedang berada pada musim hujan, karena
Sumatera bagian utara memiliki pola hujan sepanjang tahun atau dua
puncak hujan dalam satu tahun, dan saat ini berada pada puncaknya,”
ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Pada periode tersebut, curah hujan di wilayah lebih dari 150
milimeter. Bahkan ada stasiun BMKG yang mencatat lebih dari 300
milimeter dalam satu hari. Angka itu mendekati curah hujan ekstrem
yang menyebabkan banjir besar Jakarta pada 2020.
Selain puncak musim hujan, Rais mengungkap adanya fenomena atmosfer
yang memperkuat hujan ekstrem. Pada 24 November, terlihat pusaran atau
vortex dari Semenanjung Malaysia yang kemudian berkembang menjadi
Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.
“Siklon ini memang tidak sekuat siklon Samudra Hindia, tetapi cukup
untuk meningkatkan suplai uap air, memperkuat pembentukan awan hujan,
dan memperluas cakupan presipitasi di Sumatera bagian utara,”
jelasnya.
Ia menambahkan, indikasi cold surge vortex dan sistem skala meso turut
mendorong terbentuknya awan hujan besar sehingga intensitas
presipitasi meningkat tajam.
Dari sisi geospasial, penurunan tutupan vegetasi, perubahan fungsi
lahan, dan menurunnya kapasitas tampung lingkungan menjadi faktor yang
memperburuk kondisi banjir di lapangan.
Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Heri Andreas, menegaskan bahwa
besar kecilnya kerusakan akibat hujan tidak hanya ditentukan oleh
intensitas curah hujan.
“Banjir bukan hanya soal hujan. Ini soal bagaimana air diterima,
diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan berhutan memiliki kemampuan infiltrasi yang
tinggi. Jika area tersebut berubah menjadi permukiman, perkebunan
intensif, atau lahan terbuka maka kehilangan kemampuan menyerap air.
“Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan
kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung
mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir,” kata Heri.
Ia menilai peta bahaya banjir di Indonesia belum sepenuhnya akurat
karena keterbatasan data geospasial dan pemodelan yang belum
komprehensif. Padahal, perencanaan tata ruang berbasis risiko sangat
penting untuk mencegah bencana serupa terulang.
Para pakar ITB menekankan bahwa mitigasi banjir harus dilakukan
melalui dua jalur. Pertama, struktural yaitu pembangunan infrastruktur
fisik seperti tanggul, kolam retensi, dan normalisasi sungai,
Kedua, non-struktural yakni penataan ruang berbasis risiko, konservasi
kawasan penahan air, peningkatan literasi kebencanaan, serta sistem
peringatan dini yang komunikatif.
“Prediksi cuaca dan potensi bencana harus diterjemahkan menjadi
informasi praktis yang mudah dipahami masyarakat—bukan sekadar data
teknis,” ujar Rais.
Sementara itu, Heri menekankan perlunya pemutakhiran data geospasial
secara nasional.
“Mitigasi jangka panjang harus menggabungkan sains atmosfer, rekayasa
geospasial, dan tata kelola lingkungan. Tanpa itu, risiko banjir akan
selalu berulang,” katanya.
Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga ilmiah, dan perguruan tinggi,
ITB berharap pendekatan terpadu ini dapat memperkuat ketahanan
masyarakat di wilayah rawan bencana, terutama di Sumatera bagian utara
yang secara geografis dan klimatologis memiliki risiko tinggi, tulis
liputan6. (keano-01)
