Jakarta, hariandialog.co.id.- – Badan Gizi Nasional (BGN) terus
memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi
Presiden terkait peningkatan kualitas layanan dan keamanan program
bagi masyarakat, khususnya peserta didik penerima manfaat MBG.
Dalam proses evaluasi dan pengetatan standar operasional,
BGN mencatat sebanyak 4.581 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
telah dihentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025 hingga saat
ini untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian
standar pelayanan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan
bahwa penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari
upaya pembenahan menyeluruh demi menjaga mutu program MBG secara
nasional. “Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG.
Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar
layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi
masyarakat,” ujar Dadan, Senin, 25 Mei 2026
BGN menyebutkan, dari total 4.581 SPPG yang sempat
dihentikan sementara, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses
perbaikan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang
lebih baik. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses
pembenahan dan penyesuaian standar operasional.
Menurut Dadan, Surat Peringatan (SP) diberikan kepada
sejumlah SPPG karena infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum
tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum
dilakukannya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dadan juga menegaskan bahwa SPPG yang saat ini masih dalam
proses perbaikan merupakan mitra yang telah berkontribusi besar pada
tahap awal pelaksanaan Program MBG. Karena itu, pemerintah tetap
memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk terus berkontribusi
setelah melakukan penyesuaian terhadap standar kualitas terbaru. (Biro
Hukum dan Humas
BGN – salim-01)
About The Author
