By dialog Jakarta, hariandialog.co.id.- Direktur Parameter Politik Indonesia
(PPI) Adi Prayitno menyebut bahwa upaya pemakzulan lumrah terjadi di
setiap era kepemimpinan. Dia mengatakan upaya pemakzulan muncul karena
ada rasa ketidakpuasan dari pihak tertentu.
Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 tuntutan yang di
antaranya meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk
diganti. Lalu, apa alasan di balik permintaan tersebut? “Kalau per
hari ini ada sikap pernyataan dari purnawirawan yang meminta agar
wakil presiden diganti adalah mengkonfirmasi sebenarnya setiap rezim
pasti ada kelompok-kelompok tertentu tidak puas dengan kinerja
pimpinan, entah itu presiden atau wakil presiden. Jadi itu perkara
biasa menurut saya,” kata Adi saat dihubungi, Selasa, 6 Mei 2025.
Bahkan, Adi menilai sebagian purnawirawan TNI juga ada yang
memberikan pernyataan dukungan kepada pemerintah Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming. Namun, yang menjadi pembedanya adalah usulan ini
sudah muncul dalam kurun waktu sekitar 6 bulan dan yang diminta mundur
hanya wapres.
“Tapi per hari ini purnawirawan juga terbelah beberapa hari
yang lalu, dan sejumlah purnawirawan menyatakan dukungan politiknya
kepada duet Prabowo dan Gibran, artinya opini publik secara tidak bisa
disederhanakan hanya purnawirawan yang meminta wapres diganti, ada
juga yang lain ini mendukung Prabowo-Gibran, bukan hanya purnawirawan
yang kasih 8 tuntutan, tetapi ada juga yang memberikan dukungan,”
katanya.
“Tapi memang ini mungkin pertama ya dalam sejarah, baru 6
bulan tiba-tiba muncul sekelompok masyarakat sebut saja purnawirawan
yang meminta wakil presiden itu diganti. Padahal ini memang ada
kecenderungan yang minta diganti itu presiden, bukan wakil presiden.
Dulu ya mungkin ada tuntutan, presiden dan wakil presiden, jadi
sepaket. Tapi per hari ini, memang sangat ada kesan bahwa yang diminta
adalah wakil presiden,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adi menilai secara keseluruhan dari 8 tuntutan itu
sepertinya memang spesial tertuju kepada keluarga Presiden ke-7 RI
Joko Widodo (Jokowi). Salah satu poinnya adalah tidak dilanjutkannya
program Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Wajar banyak melihat tuntutan itu ada beberapa poin yang memang
sepertinya dialamatkan kepada keluarga Jokowi, apapun judulnya Gibran
itu kan putra dari Jokowi. Poin lain misalnya mendukung program
Prabowo kecuali IKN, sangat Jokowi banget, ya kan? Misalnya juga untuk
menghentikan soal proyek strategis nasional, Jokowi banget. Juga
mengevaluasi mengganti menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi.
Jadi 4 poin itu sebenarnya dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga
besar,” katanya.
“Apalagi dikaitkan dengan sebelumnya serangan yang cukup masif ke
Jokowi. Wajar kalau kemudian permintaan diganti wakil presiden itu
tidak berdiri sendiri, tapi dianggap sepaket bagian dari memberikan
kritik secara terbuka kepada Jokowi dan keluarga besarnya,” sambungnya
Respons Jokowi
Jokowi merespons isu pemakzulan putranya sekaligus Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Menurut Jokowi, usulan yang
disampaikan oleh purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan
usulan di negara demokrasi. “Iya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan
ya. Boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” kata Jokowi
ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Senin, 5 Mei
2025.
Menurutnya, penyampaian aspirasi di negara demokrasi adalah hal yang
sah, termasuk usulan dari purnawirawan TNI itu. Jokowi lalu mengatakan
masyarakat sudah tahu bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh masyarakat melalui
Pemilu 2024. “Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden
Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan
mandat dari rakyat lewat pemilihan umum,” ungkapnya.
8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai
pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani
103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan
Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal
TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try
Sutrisno.
Berikut daftar lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata
tertib pemerintahan.
2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai
(ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN).
3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang
dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas
masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI
dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan
yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
Ayat 2 dan Ayat 3
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah
melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para
Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan
ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan
MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar
hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tulis dtc.
(dika-bing)