Jakarta, hariandialog.co.id — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman
mewanti-wanti penumpang gelap reformasi Polri yang tengah dilakukan
DPR dan pemerintah.
Menurut Habib, para penumpang gelap itu adalah pihak yang
mendorong percepatan reformasi Polri, namun justru memiliki agenda
pribadi seperti dendam politik pribadi. “Kita harus mewaspadai
penumpang gelap reformasi Polri. Mereka adalah oknum-oknum yang
mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri. Namun ternyata
memiliki agenda lain,” ujar Habib lewat unggahan di akun Instagram
pribadinya, Jumat, 13-02-2026.
Dia berkata, para penumpang gelap itu bisa merupakan para
mantan pejabat yang pernah memiliki kewenangan untuk menentukan arah
Polri. Namun, ujar Habib, mereka saat itu justru tak melakukan apapun.
Kini, ujar dia, mereka justru kerap mengumbar cerita yang
menyudutkan Polri tanpa memiliki data yang jelas dan bisa
dipertanggungjawabkan.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, narasi yang mereka
dengungkan berbeda dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam
Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 yakni
posisi Polri di bawah Presiden. “Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja
mereka ini mempengaruhi sebagian masyarakat. Sehingga menyuarakan hal
yang sama,” ujar Habib.
Dia menilai, narasi itu bisa memperlemah Polri sekaligus
pemerintahan Presiden Prabowo. Habib memahami penumpang gelap atau
oknum bisa ada di semua institusi. “Tapi kita tidak boleh merumuskan
langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan
reformasi Polri harus terus kita kawal agar tetap pada koridor
konstitusi dan TAP MPR 7 Tahun 2000,” kata Habib.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya bicara
blak-blakan soal wacana untuk mengubah posisi Polri menjadi di bawah
kementerian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1).
Listyo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa wacana itu tak
main-main. Dia mengaku bahkan sempat menerima pesan berisi tawaran
untuk menjadi menteri kepolisian.
Listyo menegaskan bahwa posisi Polri untuk tetap di bawah
Presiden merupakan harga mati. Dia bahkan telah menginstruksikan anak
buahnya bahwa posisi Polri tetap di bawah Presiden harus tetap
diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. “Kemarin sudah saya
sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya
lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ujar Listyo
dalam rapat, tulis cnni. (dika-01)
About The Author
