Skip to content
November 20, 2026
  • Kontak Kami
  • Pedoman Pemberitaan
  • Redaksi
Harian Dialog

Harian Dialog

Menyuarakan Hati Nurani Rakyat Berdasarkan Pancasila

UMKM.jpg
Primary Menu
  • Berita Daerah
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Ibukota
  • Kesra
  • Olahraga
  • Serba Serbi
Light/Dark Button
Live
  • Home
  • Nasional
  • Membebani Keuangan Negara: MK Diminta Menghapus Hak Pensiun Anggota DPR
  • Nasional

Membebani Keuangan Negara: MK Diminta Menghapus Hak Pensiun Anggota DPR

Harian Dialog Oktober 28, 2025

Jakarta, hariandialog.co.id.- Mahkamah Konstitusi kembali diminta
untuk menghapus ketentuan mengenai hak pensiun bagi mantan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa dinikmati seumur hidup, bahkan bisa
diwariskan. Pengaturan hak pensiun bagi para wakil rakyat itu dinilai
tidak proporsional serta hanya membebani keuangan negara.

             MK telah menerima dua permohonan terkait dengan aturan
pensiun anggota DPR. Salah satunya diajukan oleh sejumlah dosen dan
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII),
Yogyakarta, yang diregister dengan nomor 191/PUU-XXIII/2025.

            Mereka menguji Pasal 12, Pasal 16 Ayat (1) Huruf a, Pasal
17 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, serta Pasal 19 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau
Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Pasal-pasal
tersebut mengatur tentang dana pensiun untuk para pejabat di lembaga
yang disebutkan di dalamnya, salah satunya anggota DPR.

          Sebelumnya, MK juga menerima permohonan yang diajukan oleh
psikolog Lita Gading dan advokat Syamsul Jahidin. Perkara yang
diregister dengan nomor 176/PUU-XXIII/2025 itu bahkan sudah dua kali
disidangkan.

           Salah satu pemohon dari FH UII, Muhammad Farhan Kamase,
mengatakan, pasal-pasal yang diuji telah merugikan hak konstitusional
para pemohon. Sebab, dana pensiun dibayarkan dari uang pajak
masyarakat. Menurut pemohon, dana tersebut semestinya dipergunakan
untuk pemenuhan hak-hak dasar warga seperti peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum serta pembukaan lapangan
kerja.

             ”Pemberian dana pensiun dilakukan secara tidak
proporsional, mencederai hak konstitusional para pemohon, dan
melanggar konstitusi sepanjang frasa ’meninggal dunia’ sehingga dapat
dimaknai seumur hidup dalam hal pemberian dana pensiun,” kata Farhan,
Senin (27/10/2025), dalam sidang perdana pemeriksaan pendahuluan di
Gedung MK, Jakarta.

           Selain Farhan, permohonan juga diajukan oleh Ahmad Sadzali
dan Anang Subaidy yang berprofesi sebagai dosen, serta empat
mahasiswa, Alvin Daun, Zidan Patra Yudistira, Rayhan Madani, dan
Muhammad Fajar Rizki. Menurut para pemohon, APBN harus didistribusikan
secara proporsional dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif,
khususnya yang menyangkut hak-hak dasar warga negara. Pengaturan pada
norma pasal yang diuji telah menyebabkan tidak tersalurkannya APBN
secara efektif dan proporsional terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga
negara.

          Lebih jauh para pemohon menilai, pemberian hak pensiun
kepada mantan pimpinan ataupun anggota lembaga tertinggi atau tinggi
negara telah menciptakan perbedaan kedudukan dengan masyarakat. Dana
yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran uang pensiun
tersebut dari APBN dengan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat
secara kolektif.

            Pengaturan semacam itu, tambah pemohon, mengakibatkan
tidak tercapainya prinsip utilitarianisme karena hanya mementingkan
segelintir orang yang pada umumnya adalah orang-orang yang sudah
berkecukupan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme hukum, kepentingan
masyarakat luas seharusnya adalah yang utama.

             Oleh karena itu, para pemohon meminta MK untuk menyatakan
hak pensiun kepada mantan anggota DPR tidak diberikan hingga seumur
hidup. Apalagi, penghasilan yang diperoleh anggota DPR sudah cukup
fantastis yang jika dirata-rata hampir 42 kali lipat lebih besar dari
upah minimum regional (UMR) Jakarta sebesar Rp 5,39 juta.

          ”Bahwa dengan begitu banyaknya penghasilan yang didapatkan
dari DPR selama menjabat, ditambah dengan dana pensiun yang diberikan
sepanjang dimaknai seumur hidup, menjadikan tidak seimbangnya antara
hak individu dan kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan
rakyat.”

           Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Guntur
Hamzah meminta para pemohon untuk mencari perbandingan pemberian hak
pensiun anggota DPR di negara-negara lain. Hal ini untuk mengetahui
apakah pola yang sama juga dilakukan oleh negara-negara tersebut.
”Apakah ada yang sama dengan Indonesia, memberikan dalam bentuk dana
pensiun, uang pensiun, apa sampai seumur hidup ataukah sampai
diwariskan pula? Ada enggak yang seperti itu, ya? Atau, misalnya, ada
polanya yang diberikan hanya uang penghargaan saja,” tanya Guntur.

          Guntur juga mempertanyakan pendapat para pemohon apakah
ketentuan yang dibuat pada tahun 1980 tersebut masih relevan untuk
digunakan. Apalagi, struktur yang ada di dalam undang-undang tersebut
saat ini sudah tidak sama lagi.

                                  Tidak adil

            Mengenai hak pensiun anggota DPR, ada perkara lain, yaitu
176/PUU-XXIII/2025, yang serupa dengan permohonan para dosen dan
mahasiswa FH UII. Para pemohon mendalilkan, pengaturan di dalam UU No
12/1980 yang memungkinkan anggota DPR yang hanya menjabat satu periode
memperoleh pensiun seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan
bertentangan dengan prinsip keadilan serta asas hukum yang
berorientasi pada kemakmuran rakyat. Menurut mereka, pemberian pensiun
seumur hidup bagi anggota DPR menimbulkan beban keuangan negara yang
tidak proporsional.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon, total manfaat pensiun
anggota DPR dapat mencapai Rp 226,015 miliar. Seluruhnya bersumber
dari dana APBN.

           Para pemohon juga membandingkan sistem pensiun anggota DPR
tersebut dengan sistem pensiun di lembaga lain. Misalnya, untuk hakim
agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, aparatur sipil negara, TNI,
dan kepolisian, masa kerja yang menjadi dasar pensiun umumnya berkisar
10-35 tahun. Lain halnya dengan anggota DPR, masa jabatan hanya lima
tahun, tetapi memperoleh hak pensiun seumur hidup, tulis Kompas.
(bing-01)

About The Author

Harian Dialog

See author's posts

Views: 399

Post navigation

Previous: Kemendagri Memberi Dukungan Terdampak Penyesuaian TKD
Next: Jaksa Mendakwa Melanggar Pasal 378 dan 372 KUHP: Hemly Jambo dan Roberd Tambunan Diadili

Related Stories

  • Nasional

Mendagri Tito Karnavian, Tidak Mudah Memperbaiki Indonesia Untuk Maju

Harian Dialog November 20, 2026
  • Nasional

Minggu Depan Presiden Serahkan Nama Pengganti Gibran

Harian Dialog November 20, 2026
mail.google
  • Nasional

Wamenaker Tekankan Kompetensi dan Budaya K3 bagi Pekerja Industri Event

Harian Dialog November 20, 2026

Berita Lainnya

  • Nasional

Mendagri Tito Karnavian, Tidak Mudah Memperbaiki Indonesia Untuk Maju

Harian Dialog November 20, 2026
  • Politics

Tidak Menyebarkan Naskah RUU Perampasan Aset ICW Laporkan Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III

Harian Dialog November 20, 2026
  • Nasional

Minggu Depan Presiden Serahkan Nama Pengganti Gibran

Harian Dialog November 20, 2026
mail.google
  • Nasional

Wamenaker Tekankan Kompetensi dan Budaya K3 bagi Pekerja Industri Event

Harian Dialog November 20, 2026

Olahraga

1000037124
  • Olahraga

Turnamen Tenis Meja Antar Wartawan SIWO PWI DKI Jakarta 2026 Diikuti 32 Peserta, Siap Digelar

Harian Dialog November 18, 2026
Buka Turnamen Voli Sergai, Adlin Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi 1000035978
  • Olahraga

Buka Turnamen Voli Sergai, Adlin Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi

November 16, 2026
Fatmawati Rusdi Puji Wajo dan Bone, Sukses Kawal Porprov Sulsel a4086dd1-688d-46f3-8f4d-edfb74d21ddf-1024x683.jpg
  • Olahraga

Fatmawati Rusdi Puji Wajo dan Bone, Sukses Kawal Porprov Sulsel

November 15, 2026

Kesehatan

a14772de-03c2-42f6-8523-03f25d1ea3d5
  • Kesehatan

Respon Cepat Bupati Asri Ludin Tambunan, Lansia Mawardani Kini Miliki Jaminan Kesehatan Aktif, Wujud Nyata Deli Serdang Sehat

Harian Dialog November 10, 2026
Dukung Operasi Patuh Toba 2026, Biddokkes Polda Sumut Periksa Kesehatan Personel 1000031640
  • Kesehatan

Dukung Operasi Patuh Toba 2026, Biddokkes Polda Sumut Periksa Kesehatan Personel

November 8, 2026
Deli Serdang Temukan 2.525 Kasus TB dalam Tiga Bulan, Bupati Minta Hasil Pemeriksaan Ditindaklanjuti 8880886e-ade0-4dae-917a-38517d394a4e
  • Kesehatan

Deli Serdang Temukan 2.525 Kasus TB dalam Tiga Bulan, Bupati Minta Hasil Pemeriksaan Ditindaklanjuti

November 4, 2026

Teknologi

3f3e1c4c-ead0-4f8d-bfef-443765516698
  • Techonology

Cegah Risiko Digital pada Anak, Komdigi dan Pemkot Cirebon Perkuat Edukasi Pengasuhan Digital

Harian Dialog November 18, 2026
Cirebon, hariandialog.co.id – Melindungi anak di ruang digital bukan hanya tentang membatasi penggunaan gawai, tetapi juga memastikan...
Baca Selengkapnya Read more about Cegah Risiko Digital pada Anak, Komdigi dan Pemkot Cirebon Perkuat Edukasi Pengasuhan Digital
19 Serangan Siber Perdetik  Ke Perbankan
  • Techonology

19 Serangan Siber Perdetik  Ke Perbankan

November 9, 2026
Menkomdigi Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Digital, Bukan Hanya Pengguna Teknologi 1000027422
  • Techonology

Menkomdigi Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Digital, Bukan Hanya Pengguna Teknologi

Oktober 31, 2026
Tumbuh Double-Digit, Indosat Andalkan Kekuatan Telekomunikasi Kembangkan AI 1000026717
  • Techonology

Tumbuh Double-Digit, Indosat Andalkan Kekuatan Telekomunikasi Kembangkan AI

Oktober 29, 2026
IM3 Platinum Hadirkan Bundling Platinum Plus iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max 5e9c4c2f-04ef-434a-92fa-0bc763032e86
  • Techonology

IM3 Platinum Hadirkan Bundling Platinum Plus iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max

Oktober 20, 2026

Kesra

560f1fab-d93a-4e65-91d8-802c2153a91e
  • Kesra

Bupati Wajo Melayat ke Rumah Amran Mahmud, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya H. Mahmud Dalle

Harian Dialog November 17, 2026
Kapolres Binjai Gelar Green Policing, Wujudkan Kepedulian Polri Terhadap Kelestarian Lingkungan d1ba49d0-18ba-4a37-81f2-f5300a3c68e4
  • Kesra

Kapolres Binjai Gelar Green Policing, Wujudkan Kepedulian Polri Terhadap Kelestarian Lingkungan

November 17, 2026
Minggu Kasih di GMI Getsemani, Kapolres Binjai, Jemaat Jaga Kerukunan dan Cegah Narkoba serta Kejahatan Jalanan 1ed8615b-651e-41ac-badd-92f7d86955e6
  • Kesra

Minggu Kasih di GMI Getsemani, Kapolres Binjai, Jemaat Jaga Kerukunan dan Cegah Narkoba serta Kejahatan Jalanan

November 17, 2026

Pendidikan

  • Pendidikan

Polda Metro Jaya Gelar Seleksi Terbuka Untuk Penyidik

Harian Dialog November 19, 2026
Tanamkan Nilai Kebangsaan, Kapolda Sumut Edukasi 1.200 Pelajar SMAN 4 Medan 1000037474
  • Pendidikan

Tanamkan Nilai Kebangsaan, Kapolda Sumut Edukasi 1.200 Pelajar SMAN 4 Medan

November 19, 2026
Gebyar PAUD Bidik 3.000 Anak, Bupati Dorong Orang Tua Kenalkan Pendidikan Sejak Dini 2eb3ed9c-a154-4599-a0be-2901326bff44
  • Pendidikan

Gebyar PAUD Bidik 3.000 Anak, Bupati Dorong Orang Tua Kenalkan Pendidikan Sejak Dini

November 17, 2026
  • Kontak Kami
  • Pedoman Pemberitaan
Copyright Harian Dialog Online © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.