Jakarta, hariandialog.co.id.– Pemerintah terus menggenjot program
Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, anggaran MBG mencapai Rp 171
triliun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut
anggaran tersebut akan terus meningkat setiap tahun. “Makan bergizi
gratis yang tahun ini kira-kira Rp 171 triliun, tiap tahun akan
dinaikkan,” kata Zulkifli saat memberi sambutan pada peringatan Hari
Kewirausahaan Nasional, Selasa, 10 Juni 2025.
Zulkifli menjelaskan program ini termasuk dalam skema
besar dana pemerintah untuk sektor ekonomi kecil, yang nilainya hampir
satu kuadriliun rupiah. Di dalamnya, pemerintah juga menyuntikkan
hampir Rp 1.000 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih dan sekitar Rp
300 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Untuk pertama
kali saya kira dalam sejarah anggaran terbesar itu sekarang
digelontorkan untuk ekonomi kecil,” ujar dia.
Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif anggaran
kementerian dan lembaga untuk 2026. Badan Gizi Nasional (BGN), yang
mengelola MBG, menempati posisi teratas dengan alokasi Rp 217,86
triliun. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden
Prabowo Subianto.
Di waktu terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menegaskan pemerintah akan memperluas program MBG tahun depan. “Pada
tahun 2026 MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta
potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan
pemenuhan gizi,” katanya dalam sidang paripurna DPR, Senin, 20 Mei
2025.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025,
pemerintah awalnya mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG, lalu
menambah Rp 100 triliun, sehingga total dana yang dikelola BGN
mencapai Rp 171 triliun.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan BGN mengelola
Rp 217,86 triliun. Dari total tersebut, Rp 7,45 triliun dialokasikan
untuk dukungan manajemen, sedangkan Rp 210,4 triliun digunakan untuk
program pemenuhan gizi nasional.
Dengan angka tersebut, BGN melampaui Kementerian
Pertahanan yang diajukan Rp 167,4 triliun. Di bawahnya, Kepolisian
mendapat Rp 109,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 104,3 triliun, dan
Kementerian Sosial Rp 76 triliun, tulis tempo. (yayah-01)
About The Author
