Jakarta, hariandialog.co.id.- Pemerintah kembali meluncurkan delapan
program stimulus ekonomi hingga akhir 2025. Ekonom mengapresiasi
kebijakan itu, meski dengan sejumlah catatan kritis.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core)
Indonesia Mohammad Faisal menilai efektivitas stimulus pemerintah
dalam paket percepatan ekonomi 2025 bervariasi, dengan program
perpajakan dan padat karya dinilai lebih produktif dibandingkan
bantuan pangan.
Menurutnya, program bantuan pangan sebesar 10 kilogram
beras untuk Oktober dan November 2025 hanya menyasar kalangan bawah
yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Meski
begitu, program ini tetap penting karena mampu menjaga daya beli
kelompok rentan dan menekan ketimpangan. “Cuma ini masih bansos
sehingga tidak sustainable [berkelanjutan],” kata Faisal kepada
Bisnis, Senin, 15 September 2025.
Di sisi lain, Faisal menilai perluasan insentif PPh 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata justru lebih
berdampak ke perekonomian karena cakupannya luas, mencakup 522 ribu
pekerja dengan fasilitas penanggung pajak hingga 100% dan durasi
program yang berlanjut hingga akhir 2026. Dia juga menyoroti program
padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Program ini, menurutnya, bersifat produktif karena
memberikan insentif langsung untuk kegiatan kerja yang berkaitan
dengan proyek fisik. “Ini produktif sifatnya, bukan cash transfer.
Jadi diberikan cash untuk kegiatan yang produktif, untuk dia kerja.
Jadi ini bagus juga. Apalagi juga jumlah nilainya cukup relatif besar
dan cakupan orang 609 ribu orang,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for
Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai
delapan program stimulus ekonomi yang pemerintah umumkan nilai
anggarannya masih terlalu kecil dan datang terlambat, meski patut
diapresiasi. Adapun delapan program stimulus ekonomi akhir 2025 itu
menelan anggaran Rp16,23 triliun.
Riandy pun membandingkan dengan serapan anggaran program
makan bergizi gratis (MBG) yang baru Rp11 triliun hingga Agustus 2025,
padahal total anggarannya sebesar Rp171 triliun.
Artinya, masih ada Rp160 triliun anggaran MBG yang belum
terserap. Padahal banyak anggaran kementerian/lembaga lain yang sudah
dipotong untuk menambah anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171
triliun bahkan membuat realisasi belanja pemerintah terkontraksi dia
kuartal beruntun (kuartal I/2025 dan kuartal II/2025). “Jadi jumlah
stimulus hingga kuartal IV/2025 ini masih lebih kecil daripada
anggaran-anggaran yang sudah terpotong dan belum terserap sempurna
untuk program-program prioritas,” ungkap Riandy kepada Bisnis, Senin
(15/9/2025).
Menurutnya, yang tak kalah penting adalah mempercepat
realisasi belanja yang masih tertahan. Dia melihat paket stimulus
ekonomi ini semakin cara pemerintah melakukan realokasi kembali
anggaran yang belum terserap ke program prioritas seperti MBG. Riandy
juga menilai program padat karya tunai atau cash for work patut
diapresiasi, terutama karena dapat menyerap tenaga kerja di daerah.
Dia mendorong agar skema ini dilanjutkan ke sektor
infrastruktur padat karya sehingga memberikan dampak yang lebih luas
terhadap perekonomian lokal. “Ke depan ada pelajaran penting: begitu
belanja prioritas terhambat, realokasi perlu dilakukan segera. Jangan
menunggu sampai berlarut-larut seperti sekarang,” kata Riandy.
Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengumumkan delapan program memperkuat perlindungan sosial,
menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor
strategis usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo
Subianto di Istana Negara pada Senin, 15 September 2025, siang.
Rincian Program Stimulus Ekonomi 2025:
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate
satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, serap anggaran Rp198 miliar
2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja,
serap anggaran Rp120 miliar
3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat
(KPM), setiap anggaran Rp7 triliun
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU)
yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek
pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang, serap anggaran
Rp36 miliar (ditanggung BPJS)
5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk 1.050 unit, serap anggaran Rp150 miliar
6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk
609.465 orang, serap anggaran Rp3,5 triliun (dari Kementerian PU) dan
Rp1,8 triliun (Kemenhub)
7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem
kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025,
dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026, serap anggaran Rp175 miliar
8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas
permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy, serap anggaran
Rp2,7 triliun (Pemda DKI)
tulis bisnis. (tim-01)
About The Author
