Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal,
untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat akurasi data menjadi
kebutuhan utama pemerintah.
Dia pun membeberkan betapa tidak akuratnya data pertanian di
Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi,
dia bilang pemerintah sudah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9
juta ton.
Penentuan jumlah subsidi sebanyak itu dilakukan berdasarkan
data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya di lapangan
masih banyak sekali keluhan petani tak mendapatkan pupuk subsidi.
“Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan
pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan
itu. Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, ‘Pak pupuk
ndak ada pak’,” kata Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian
2023 yang disiarkan virtual, Senin (15-05-2023).
Jokowi mengungkapkan penyebab pupuk subsidi tak sampai ke
petani sebetulnya banyak, bisa saja pasokannya berkurang atau
distribusinya tidak benar.
Namun, bisa jadi juga terjadi karena data penggunanya kurang tepat.
Misalnya saja, petani di seluruh Indonesia butuh subsidi 13 juta ton,
namun dalam data yang digunakan pemerintah kebutuhan cuma tertera 9
juta ton. “Mungkin supply kurang, atau distribusinya nggak betul. Tapi
kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton,
ternyata 13 juta ton misalnya, udah rampung ndak ada keluhan kan,”
ungkap Jokowi tulis dtc.
Soal Sensus Pertanian sendiri Jokowi mendukung penuh untuk
dilakukan. Malah kalau bisa sensus yang selama ini dilakukan 10 tahun
sekali kalau bisa dilakukan menjadi 5 tahun sekali agar data yang
didapatkan makin akurat mengimbangi perkembangan dinamika di lapangan.
“Saya dukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini, pelaksanaan
terakhir 10 tahun lalu, menurut saya juga kelamaan. Udah berjalan
berubah tiap tahun, keputusannya masih pakai data keputusan 10 tahun
lalu. Harusnya ini tiap 5 tahun lah, biayanya juga nggak banyak kan,
berapa sih? Rp 3 triliunan lah, betul nggak. Tapi itu penting,
bagaimana saya bisa putuskan sebuah kebijakan kalau datanya nggak
akurat, harus yang paling update, paling terkini,” ungkap Presiden
Joko Widodo. (tob)
About The Author
