Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden Prabowo Subianto berdialog dan
mendengar langsung kritik serta aspirasi pimpinan sejumlah organisasi
kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat
buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1
September 2025
Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam
hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan
tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan serta
kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo.
Para tokoh tak luput menyoroti sikap pejabat arogan, ruang
aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan
anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan
pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak
untuk segera disahkan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada
Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera
disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena
itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.
“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU
Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang
diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani)
untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk
segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga
menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang. “Itu hanya
satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok
petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil
untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak
mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said
Iqbal.
Walaupun demikian, Said menekankan demonstrasi harus
konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden
setuju,” kata Said Iqbal.
Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
(PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara
Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh
berlangsung terbuka dan transparan. “Kami bicara tentang pajak yang
memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang
kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan
lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain,
karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan
termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta
Jacklevyn.
Pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan
silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang
dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir, tulis cnni.
(tob)
About The Author
