Bandung, hariandialog.co.id.- — Dugaan aksi represif aparat, termasuk
terhadap massa mahasiswa hingga masuk kawasan kampus Unisba dan Unpas,
Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/9) malam
mendapatkan kecaman berbagai pihak.
BEM KM ITB menggelar aksi seribu lilin sebagai bentuk
keprihatinan atas peristiwa-peristiwa kekerasan aparat itu.
Mengutip dari akun Instagram-nya, aksi seribu lilin itu
digelar di Amphiteater ITB Jatinangor, Sumedang, Jabar, Selasa (2/9)
petang.
“Seribu lilin untuk keprihatinan, satu suara untuk perlawanan,”
demikian tercantum dalam poster yang diunggah di akun media sosial
Instagramnya.
Aksi itu pun diikuti bukan hanya oleh mahasiswa, melainkan
civitas akademika ITB. “Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat
ini, di mana tindakan represif aparat dan berbagai bentuk penindasan
negara terhadap rakyat terus marak terjadi,” demikian keterangan
gambar dalam unggahan tersebut.
Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung
(ITB) Farrel Faiz Firmansyah menyampaikan pernyataan sikap terkait
krisis demokrasi dan maraknya tindakan vandalisme yang terjadi
belakangan ini.
Farrel menilai situasi tersebut bukanlah peristiwa yang muncul
tiba-tiba, melainkan buah dari keteledoran, ketidakpuasan, hingga
sikap represif pemerintah dan aparat terhadap demonstran. Ia mengakui
pemerintah, terutama Presiden, sudah mengambil langkah tegas, namun
hal itu dinilai belum cukup.
“Pola kerusuhan, pengambilan keputusan mendadak, hingga perubahan yang
berulang terus menjadi sejarah yang tak pernah dijadikan pengingat,”
kata Farrel dalam keterangan tertulis, Selasa malam.
Dalam sikap resminya, KM ITB menyampaikan sejumlah desakan, antara lain:
1. Menuntut Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran
dan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan keberjalanan
pemerintahan Republik Indonesia, termasuk:
Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengevaluasi semua kebijakan
mengenai kenaikan tunjangan-tunjangan yang tidak sesuai dengan kinerja
Pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial melalui ekonomi
kerakyatan.
Menuntut keras pemerintah untuk segera mencabut dan merevisi
kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti UU TNI,
RKUHAP, dan skema ketenagakerjaan.
Menolak segala bentuk intervensi militer ke ranah sipil serta menuntut
militer untuk kembali ke barak.
2. Menuntut adanya reformasi institusi keamanan dan ketahanan di
Indonesia secara mengakar dan menyeluruh.
Mengutuk keras represivitas dan kekerasan yang dilakukan oleh
institusi polisi kepada masyarakat Indonesia, terkhusus
tindakan-tindakan yang memakan korban selama demonstrasi.
Menuntut keadilan bagi korban dan hukuman bagi oknum brutalitas.
Menuntut kebebasan saudara-saudara massa aksi kami yang ditahan
sepanjang tahun 2025 di seluruh Indonesia tanpa syarat.
3. Mengawal segera pembahasan dan peninjauan kembali
kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
RUU Perampasan Aset yang memberikan efek jera koruptor.
RUU Ketenagakerjaan yang adil bagi seluruh buruh.
RUU Pemilu dengan sistem “Proporsional Tertutup” dengan perwakilan
distrik tunggal dalam pemilihan umum DPR.
4. Menuntut keras pemerintah untuk segera mencabut dan merevisi
kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti UU TNI,
RKUHAP, dan skema ketenagakerjaan.
5. Menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap cara
komunikasi publik buruk yang telah dilakukan.
6. Menuntut pemerintah dan aparat keamanan serta ketahanan untuk
memberikan ruang bebas dan aman untuk menyatakan pendapat dan
menyampaikan aspirasinya.
7. Mendukung 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dan 8 tuntutan rakyat
dalam 1 tahun ini yang diperoleh dari desakan berbagai elemen
masyarakat di media sosial selama beberapa hari terakhir.
KM ITB menyatakan dukungan terhadap 17 tuntutan rakyat dalam waktu
satu minggu terakhir serta 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun, yang
muncul dari desakan berbagai elemen masyarakat di media sosial.
Farrel menegaskan bahwa KM ITB akan terus mengawal isu-isu demokrasi
dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. “Pemerintah harus membuka
ruang partisipasi, memperbaiki komunikasi, serta menghentikan pola
represif agar krisis demokrasi ini tidak semakin dalam,” ujarnya,
tulis cnii. (lumsim-01)
About The Author
